KUBUS.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto menuai sorotan luas dari media internasional. Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025), dan diberikan kepada 10 tokoh nasional yang dinilai berjasa bagi bangsa.
Media asal Inggris, The Guardian, menggambarkan keputusan pemerintah Indonesia sebagai langkah kontroversial yang memicu kemarahan publik. Dalam artikelnya berjudul “Fury as Indonesia declares late authoritarian ruler Suharto a national hero,” The Guardian menulis bahwa Soeharto dikenal secara internasional sebagai diktator otoriter dengan sejarah pelanggaran HAM berat dan korupsi besar-besaran.
“Keputusan ini telah memicu kemarahan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan korban era Suharto, yang mengatakan bahwa pemerintah menutupi salah satu periode tergelap dalam sejarah Indonesia,” tulis The Guardian, dikutip Senin (10/11/2025).
Sementara itu, kantor berita Reuters mengambil nada lebih netral. Dalam artikel berjudul “Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto,” Reuters menyoroti dua sisi warisan Soeharto, antara stabilitas ekonomi dan politik di satu sisi, serta otoritarianisme dan korupsi di sisi lain.
“Kekuasaan Suharto selama 32 tahun membawa stabilitas dan pertumbuhan bagi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, namun dirusak oleh korupsi, kronisme, dan penindasan brutal terhadap perbedaan pendapat,” tulis Reuters.
Sementara itu, Financial Times (FT) menyoroti dampak keputusan ini terhadap citra ekonomi dan politik Indonesia di mata internasional. Media asal Inggris tersebut menilai, langkah pemerintah bisa memicu keraguan investor asing terhadap komitmen Indonesia pada demokrasi dan supremasi hukum.
“Langkah ini dipandang oleh para analis sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan citra Suharto dan menegaskan kembali pengaruh militer dalam politik nasional,” tulis FT.
Di dalam negeri, keputusan ini juga menimbulkan perdebatan publik. Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapat pengakuan atas peran stabilisasi ekonomi dan pembangunan, sementara yang lain menganggap langkah ini melukai ingatan korban pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Menurutnya, pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pendahulu bangsa.
“Sekali lagi, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, ini merupakan bagian dari upaya kita menghormati para pemimpin terdahulu yang, bagaimanapun juga, memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di Jalan Kertanegara, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo menambahkan, pembahasan mengenai sepuluh tokoh penerima gelar pahlawan ini juga telah melalui masukan dari pimpinan parlemen serta hasil komunikasi dengan berbagai tokoh dalam rapat terbatas tersebut.(adr)
