JAKARTA, (KUBUS.ID) – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keinginannya untuk mengukur efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) terhadap penerima manfaat setelah mengkonsumsinya selama satu tahun.
“Kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak,” kata Zulkifli dikutip dari TEMPO, Jumat (30/1/2026).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program MBG memang harus dilakukan secara terukur. Ia menyebutkan, pengukuran tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh lembaga independen.
“Efektivitas itu memang harus diukur,” ujar Dadan.
Dadan kemudian mencontohkan praktik di Jepang, di mana terdapat pengukuran perbedaan tinggi badan masyarakat yang lahir pada era 1940-an hingga 2000-an. Menurutnya, peningkatan tinggi badan yang signifikan pada periode tersebut terjadi seiring dengan perbaikan kualitas gizi.
“Itu terjadi peningkatan yang signifikan akibat peningkatan kualitas gizi. Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” kata Dadan.
Sementara itu, terkait perkembangan kemampuan otak penerima manfaat MBG, Dadan menyebutkan pengukuran akan dilakukan melalui serangkaian tes kecerdasan atau IQ.
Rencana pengukuran efektivitas program MBG tersebut disampaikan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat terbatas terkait pelaksanaan MBG. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator Pangan dan dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas tiga topik utama. Pertama, revisi surat keputusan bersama menteri terkait daftar lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibiayai pemerintah pusat, guna menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Kedua, pembahasan jumlah penerima manfaat MBG. Ketiga, pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadhan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyepakati pemangkasan jumlah lokasi SPPG yang dibiayai Kementerian Keuangan dari semula 542 titik menjadi 315 lokasi. Sementara itu, jumlah lokasi SPPG yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas dari 264 titik menjadi 222 lokasi. (far)
