KEDIRI, (KUBUS.ID) — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, Dr. Prilani, M.Si, menilai tema tersebut ideal, namun perlu dikritisi secara realistis melihat kondisi ekonomi insan pers saat ini.
Menurutnya, sulit mewujudkan pers yang sehat apabila secara ekonomi para pekerja media masih berada dalam kondisi rentan. “Bagaimana pers dituntut sehat, sementara secara ekonomi banyak insan pers justru dihadapkan pada berbagai tantangan kesejahteraan,” ujarnya.
Dr. Prilani menegaskan bahwa pers sebagai salah satu pilar demokrasi seharusnya ditempatkan dalam ekosistem yang sehat secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, pola pikir, maupun etika. Ia menekankan bahwa kesehatan pers tidak hanya dimaknai dari produknya, tetapi juga dari proses berpikir dan sistem yang menopangnya.
Tantangan tersebut semakin kompleks di era media sosial dan perkembangan Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI). Bahkan, penggunaan AI dalam praktik jurnalistik kini sudah memunculkan persoalan etik hingga adanya sidang etik terhadap jurnalis. “Pers yang sehat itu beritanya menyejukkan, bukan provokatif, mengedepankan substansi bukan kepentingan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini sudah ada landasan hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, karena produk jurnalistik pada hakikatnya adalah produk informasi. Oleh karena itu, proses produksi berita di “dapur media” harus dikelola secara serius dan profesional.
Namun realitanya, lanjut Dr. Prilani, pers saat ini dihadapkan pada tuntutan kecepatan yang seringkali mengorbankan akurasi. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya minat baca masyarakat. “Sekarang banyak orang hanya ingin membaca singkat, tanpa memahami unsur 5W+1H seperti dulu,” katanya.
Akibatnya, tidak sedikit produk jurnalistik yang terbit tanpa mencakup prinsip cover both sides. Hal ini berpotensi menimbulkan informasi yang timpang dan tidak utuh di tengah masyarakat.
Dr. Prilani berharap ke depan kesehatan pers tidak hanya dibebankan kepada media, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. “Yang sehat itu bukan hanya persnya, tetapi juga masyarakatnya. Semua harus disiplin dalam konfirmasi dan literasi informasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya media baru yang bermunculan tanpa memiliki kantor redaksi yang jelas dan tanpa keseriusan dalam pengelolaan jurnalistik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kualitas pers nasional di masa depan. (far)
