KUBUS.ID – Industri perhotelan dan restoran di Indonesia tengah berada di ujung tanduk. Sebanyak 70 persen pengelola hotel dan restoran terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya tingkat hunian kamar dan kunjungan pelanggan secara drastis.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyebutkan bahwa kondisi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025.
“Efisiensi ini memang diarahkan untuk program yang lebih produktif, tapi dampaknya cukup berat bagi sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan properti,” ujar Anindya dalam pertemuan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/5), melansir Kompas.com.
Anindya, yang akrab disapa Anin, mengungkapkan bahwa para pelaku usaha kini mengalami keterlambatan dalam operasional, bahkan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“Kita sudah melihat adanya perlambatan aktivitas ekonomi. Untuk bertahan, banyak pelaku usaha mulai menekan biaya, termasuk melalui pengurangan karyawan,” jelasnya.
Meski demikian, Kadin tak tinggal diam. Anindya menegaskan pihaknya tengah menyiapkan strategi baru guna menyelamatkan sektor-sektor terdampak agar tidak semakin terpuruk.
“Kami sedang mengkaji langkah-langkah konkret untuk meminimalkan tekanan pada industri. Kami juga terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru agar roda ekonomi tetap berputar,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memang bertujuan menciptakan belanja negara yang lebih tepat sasaran. Namun, di sisi lain, sektor riil seperti hotel dan restoran menanggung konsekuensi berat dari perubahan ini.(adr)
