JAKARTA, (KUBUS.ID) – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pihaknya tidak memaksa siswa untuk mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah dan menepis bahwa pemberian MBG selama liburan dipaksakan demi menghabiskan anggaran.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silahkan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” kata Nanik dikutip AntaraNews, Kamis (25/12).
BGN menyadari, untuk perbaikan gizi siswa memang perlu konsistensi, tetapi BGN memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilahkan mengajukan.
“Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering,” ujar dia.
Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran. Justru sebaliknya, pihaknya menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025 itu, bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 71 triliun rupiah.
“Besaran anggaran ini di targetkan untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” terangnya.
Menurutnya, penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tetapi banyak yayasan atau mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.
“Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15 ribu per makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” jelas Nanik. (far)
