KUBUS.ID – Biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji sering kali terkena pemangkasan anggaran. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah anggaran perjalanan dinas yang dianggap lebih dominan dalam struktur belanja Ditjen PHU.
“Biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji rentan terkena penghematan anggaran karena anggaran perjalanan dinas dianggap lebih dominan,” ujar Hilman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dilansir kompas.com, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, banyaknya anggaran perjalanan dinas dalam anggaran Ditjen PHU bukan hanya untuk kegiatan pegawai, tapi untuk mendukung penyelenggaraan haji. Di samping itu, anggaran penyelenggaraan ibadah haji juga belum memiliki program khusus dalam struktur APBN. Alhasil, anggarannya tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.
“Belum ada pemisahan yang jelas antara komponen BPIH yang bersumber dari APBN, BIPIH, nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah,” ujar Hilman.
Lebih lanjut, Hilman menyoroti perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan dana haji agar operasional layanan bagi jemaah tetap optimal. Dengan begitu, ia berharap pembahasan usulan BPIH yang dilakukan pada masa mendatang bisa lebih efektif dan efisien, tanpa ada kendala berarti.
“Oleh karena itu, perlu ada klausul tambahan dalam revisi Undang-Undang Haji yang memungkinkan penggunaan dana BPIH untuk mendukung operasionalisasi petugas haji dengan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis,” kata dia. (nhd)
Source : kompas.com
