KUBUS. ID – Tindakan pencabutan kartu identitas peliputan khusus Istana (ID Pers Istana) terhadap jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, masih menjadi sorotan publik. Insiden ini terjadi setelah Valencia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Dr. Lukman Hakim, S.I.Kom., M.Sos., Dosen Kajian Jurnalisme dan Media sekaligus Kaprodi Jurnalistik Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, setiap pihak, khususnya lembaga negara, seharusnya memahami dan menghormati peran jurnalis sebagai pengemban amanah publik. Dalam sistem demokrasi, kerja jurnalistik pun telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pertanyaan yang diajukan jurnalis CNN Diana Valencia, dinilai masih relevan dengan kepentingan publik dan bukan sebagai inisiatif pribadi. Oleh karena itu, Dr. Lukman menilai jurnalis harus diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai ancaman.
Dalam konteks peliputan di instansi pemerintah, memang lazim ada arahan topik tertentu. Namun, dengan arahan tersebut, bukan berarti membatasi jurnalis yang bertanya di luar topik yang telah ditentukan, terlebih topik menyangkut informasi yang dibutuhkan publik.
Respons Presiden Prabowo yang tetap tenang dan menjawab pertanyaan secara terbuka menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran etik dalam proses wawancara tersebut. Namun, langkah biro pers yang langsung mencabut ID peliputan dinilai tergesa-gesa dan berpotensi bertentangan dengan kebebasan pers. Menurut Dr. Lukman, seharusnya terdapat ruang dialog atau audiensi terlebih dahulu sebelum keputusan administratif diambil.
Ia menilai, audiensi antara redaksi CNN Indonesia dan Biro Pers Istana adalah langkah yang baik, untuk menghindari kesan pembatasan terhadap kerja jurnalistik. (rif)
