JAKARTA, (KUBUS.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tancap gas menjaga stabilitas sektor jasa keuangan (SJK). Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas 2026 sebagai penopang resiliensi ekonomi nasional.
Ketetapan itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta. Penjabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, fondasi ekonomi Indonesia saat ini cukup kokoh untuk melangkah lebih jauh.
“Fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan berada dalam kondisi solid. Ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan,” ujar Friderica di hadapan para pelaku industri dan pemangku kepentingan, Kamis (6/2).
PTIJK 2026 turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan.
Tiga Pilar Kebijakan OJK 2026
Untuk merespons tantangan global dan domestik, OJK memfokuskan langkah pada tiga pilar utama.
Pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. OJK mendorong penguatan struktur industri melalui pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan (LJK), pengembangan ekonomi syariah bersama DSN-MUI, serta penguatan manajemen risiko, khususnya menghadapi ancaman siber. Di sektor pasar modal, OJK juga menyiapkan Reformasi Integritas Pasar Modal dengan membentuk satuan tugas khusus yang memiliki delapan rencana aksi.
Kedua, pengembangan ekosistem yang lebih kontributif. OJK melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan industri dan selaras dengan program strategis pemerintah. Salah satunya dukungan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
Ketiga, pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada penguatan peran investor institusional serta peningkatan literasi dan kesehatan keuangan masyarakat. Dalam aspek keberlanjutan, OJK meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mendukung target Net Zero Emission.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah progresif OJK. Menurutnya, masa depan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh stabilitas sektor keuangan.
“Dengan reformasi yang berjalan, sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan kontributif akan menjadi penentu arah perekonomian Indonesia. Sinergi pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan,” tegas Airlangga.(atc/adr)
