KUBUS.ID – Kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 100 persen memunculkan berbagai tanggapan dari publik. Keputusan yang diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto itu disebut sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat motivasi kinerja di lingkungan kementerian strategis tersebut.
Dalam pengumumannya, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berpesan agar peningkatan tunjangan disertai dengan pembenahan birokrasi. Presiden menegaskan agar praktik-praktik lama yang tidak efisien dihapus dan seluruh jajaran ESDM bekerja secara bersih, profesional, dan fokus pada pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, Dosen Ilmu Politik UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Dr. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP., menilai kebijakan tersebut cukup rasional dan proporsional. Menurutnya, publik perlu memandang kebijakan ini secara holistik, tidak semata-mata sebagai kenaikan tunjangan semata, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar Kementerian ESDM terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, Kementerian ESDM merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi APBN. Tahun ini kontribusinya mencapai sekitar Rp225,5 triliun, atau tumbuh 24,21 persen dibanding tahun lalu. Jadi wajar jika pemerintah memberikan apresiasi melalui kenaikan tukin
“Kementerian ESDM merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi APBN. Tahun ini kontribusinya mencapai sekitar Rp225,5 triliun, atau tumbuh 24,21 persen dibanding tahun lalu. Jadi wajar jika pemerintah memberikan apresiasi melalui kenaikan tukin,” jelas Yudi.
Ia menambahkan, keputusan Presiden Prabowo juga memperlihatkan pengakuan terhadap loyalitas dan kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai memiliki hubungan baik dengan kepala negara.
“Kenaikan tukin ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga langkah preemptif dari Bahlil untuk menjaga semangat dan loyalitas ASN di lingkungan kementeriannya,” ujarnya.
Meski begitu, Yudi menekankan bahwa kenaikan tukin bukanlah hal yang mudah dan harus melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PAN-RB. Menurut Yudi, kinerja ESDM mungkin cukup baik sehingga langsung mendapat persetujuan dari Presiden. Namun, tetap perlu ada monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja meningkat sejalan dengan kesejahteraan yang diberikan.
Yudi menilai kebijakan ini bisa menjadi pesan moral bagi kementerian lain. Tunjangan naik berarti kinerja juga harus naik. Kementerian lain yang ingin mendapatkan kenaikan serupa harus membuktikan peningkatan sumbangsihnya terhadap APBN.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak berpikiran negatif terlebih dahulu. Menurutnya, masyarakat perlu khusnudzon. Selama kenaikan ini mendorong profesionalisme ASN dan berdampak pada pelayanan publik, maka langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi.(slv)
