KUBUS.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 untuk menghindari politisasi. Wakil Ketua KPK ALEXANDER MARWATA mengatakan penghentian itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bansos buat berkampanye.
ALEX mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang pada Pemilu 2024.
Karena itu, ALEX menyarankan penyaluran bansos dihentikan melalui peraturan daerah atau apa pun agar dua bulan sebelum pilkada tidak ada penyaluran bantuan.(adr)
Copy: tempo.co
