KUBUS.ID – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Laporan tersebut kemudian disetujui dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto dalam sidang paripurna di ruang Graha Sabbha Canda Bhirawa, Jumat (31/5/2024) sore.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto. Selain Bupati Kediri, tampak hadir dari jajaran Forkopimda, anggota DPRD serta kepala OPD di lingkup Pemkab Kediri.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten Kediri tahun anggaran 2023, Kabupaten Kediri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 8 kali berturut-turut dengan hanya satu catatan saja.
“Alhamdulillah Kabupaten Kediri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 8 kali dan 1 kali catatan, biasanya kabupaten lain mendapatkan 2 sampai 5 catatan,” kata Mas Dhito usai acara.
Mas Dhito menyampaikan pada tahun 2023, jumlah anggaran pendapat Kabupaten Kediri mencapai Rp 3.060.891.450.606. Untuk realisasinya 3.163.467.890.431 atau 103,35 persen. Sementara untuk anggaran belanja Rp 3.521.886.388.405 dengan realisasi Rp 3.288.924.911.656. Selain itu, penyerapan anggaran tahun 2023 mencapai 93,39 persen. Harapannya, penyerapan anggaran tahun 2024 bisa mencapai 95 persen dan outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Mas Dhito meminta kepada para direktur BUMD untuk menepati janjinya dalam memenuhi target awal pada pendapatan asli daerah (PAD).
“Tadi saya sampaikan terkait anggaran yang sudah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kediri,” ungkapnya.(sya/adr)
