KEDIRI, (KUBUS.ID) – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai diberlakukan secara nasional. Namun, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengambil langkah tegas: dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tidak diperbolehkan menerapkan skema tersebut.
Kebijakan ini bertujuan memastikan masyarakat Kabupaten Kediri tetap memperoleh layanan optimal, terutama pada masa krusial menjelang dan setelah Idulfitri.
Bupati yang akrab disapa Mas Dhito menegaskan, kehadiran fisik petugas di lapangan tidak bisa digantikan oleh kerja jarak jauh pada sektor tertentu.
“Dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak bisa mengajukan WFA,” tegasnya.
Sejumlah dinas yang wajib tetap beroperasi, baik di kantor maupun lapangan, antara lain:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)
- Dinas Kesehatan (puskesmas, RSKK, dan RS SLG)
- Dinas Sosial
- BPBD
- Satpol PP
Selain layanan administratif, aspek keamanan dan mobilitas juga menjadi perhatian utama. Mas Dhito menginstruksikan Satpol PP untuk meningkatkan intensitas operasi guna mencegah gangguan ketertiban dan keamanan.
Dinas Perhubungan (Dishub) pun diminta bersiaga penuh di titik-titik rawan kemacetan, khususnya saat arus mudik dan balik.
“Dishub wajib berada di titik rawan kemacetan, seperti Simpang Mengkreng dan lokasi lainnya,” jelasnya.
Sebagai daerah tujuan wisata saat libur Lebaran, Kabupaten Kediri juga menaruh perhatian pada kesiapan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata tidak diperkenankan menerapkan WFA, dan setiap destinasi wisata wajib dilengkapi tim medis siaga.
“Terkait destinasi wisata, wajib ada tim medis di lokasi. Saya minta standby,” tegas Mas Dhito.
Di luar itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus memantau distribusi dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting (bapokting) agar harga tetap stabil hingga Lebaran usai.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun pemudik selama periode Lebaran.(atc/adr)
