KUBUS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga akurasi data inflasi. “Data inflasi harus akurat dan kredibel,” tegasnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).
Sri Mulyani telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai adanya pemda yang terdeteksi melakukan manipulasi data inflasi, meskipun jumlahnya kecil. Ia meminta agar pemberian apresiasi tidak memicu distorsi angka inflasi.
“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data inflasi. Reward harus berdasarkan pencapaian yang nyata,” ungkap Menkeu seperti dilansir Antara.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa perhitungan inflasi oleh BPS dilakukan sesuai kaidah statistik dan secara independen. Seluruh proses, mulai dari survei hingga pengolahan data, mengikuti standar internasional. “Angka yang dihasilkan BPS dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan independensinya,” ujarnya.
Amalia juga menanggapi tudingan bahwa pasar murah digunakan untuk memanipulasi data inflasi. Menurutnya, inisiatif pasar murah adalah upaya konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Dugaan manipulasi muncul setelah Tito menyebut bahwa beberapa kepala daerah memiliki strategi untuk mengakali angka inflasi demi meraih insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi berisiko terkena sanksi. “Beberapa pemda bahkan mengadakan pasar murah sebelum BPS melakukan survei,” tambah Tito.
Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi. Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil.(adr)
