KUBUS.ID -Pemerintah buka suara terkait rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belakangan menuai polemik. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan, pelaksanaan program Tapera tidak akan ditunda. Menurutnya, hingga saat ini program tersebut belum dijalankan dan akan berlaku pada 2027. Moeldoko menyebutkan, aturan soal Tapera sedianya sudah ada sejak tahun 2020.
Namun, program tersebut belum berlaku sampai saat ini. Sebabnya, ada perubahan instansi yang mengurus program tersebut, dari yang semula Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), menjadi Badan Pengelolaan Tapera (BP Tapera).
“Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, wong memang belum dijalankan. Sejak ada perubahan Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan dari 2020 ke 2024 tidak ada sama sekali iuran, karena memang Tapera belum berjalan,” jelasnya saat memberikan keterangan pers di Bina Graha, Jakarta, Jumat, (31/5/2024).
Moeldoko menegaskan, Tapera akan berlaku setelah ada peraturan teknis dari Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan.
Moeldoko menjelaskan pemberlakuan Tapera berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Pada awalnya, kata dia, Tapera dikhususkan untuk aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, program ini diperluas untuk pekerja swasta dan pekerja mandiri.
“Kenapa diperluas? karena ada problem backlog (jaminan simpanan) yang dihadapi pemerintah sampai saat ini. Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data Badan Pusat Statistik (BPS) ya, bukan ngarang ya,” tutur Moeldoko.
“Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu enggak seimbang,” lanjutnya.
Pemerintah menilai, harus ada upaya keras agar masyarakat bisa memiliki rumah. Setidaknya, walaupun terjadi inflasi, masyarakat bisa punya tabungan untuk membangun rumah. Moeldoko mengatakan, program dengan skema seperti Tapera juga dilakukan di sejumlah negara, antara lain di Singapura dan Malaysia.
Moeldoko membantah tudingan yang menyebut bahwa perluasan program Tapera bertujuan untuk memenuhi dana pemerintah ke depan terkait program makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, menurut Moeldoko, pembangunan IKN dan program makan siang gratis sudah ada anggarannya sendiri.
Moeldoko pun mengeklaim bahwa pemerintah akan membangun sistem pengawasan agar dana Tapera bisa dikelola secara profesional, baik, dan transparan. Pengawasan akan melibatkan Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan,” ungkap Moeldoko.(adr)
Copy: kompas.com
