KUBUS.ID – Pemerintah kembali menggulirkan rencana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli maupun nilai tukarnya. Kebijakan ini direncanakan berjalan bertahap pada periode 2025–2029.
Menanggapi hal tersebut, Setyo Wahyu Sulistyono, S.E., M.E., Pengamat Kebijakan Publik dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai redenominasi merupakan langkah strategis, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini serta arah kebijakan jangka panjang pemerintah.
Menurutnya, redenominasi umumnya dilakukan pada situasi ekonomi yang genting, seperti saat Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Dalam kondisi tersebut, kebijakan ini efektif untuk menstabilkan perekonomian dan memulihkan daya beli masyarakat.
“Redenominasi sangat tepat diterapkan ketika terjadi tekanan inflasi tinggi yang menurunkan daya beli masyarakat. Namun untuk kondisi Indonesia saat ini, dimana ekonomi Indonesia masih stabil, kebijakan ini perlu ada catatan dari segi urgensi dan dampaknya,” jelas Setyo.
Ia menambahkan, meski pemerintah menerapkan redenominasi untuk memperkuat daya beli masyarakat, penting untuk memastikan apakah kebijakan ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Menurutnya, penentuan arah tersebut akan sangat menentukan efektivitas kebijakan di masa depan.
Setyo menilai dampak redenominasi terhadap stabilitas ekonomi nasional kemungkinan tidak terlalu besar dalam jangka pendek. Namun, langkah ini memiliki nilai positif salah satunya memperbaiki persepsi masyarakat terhadap rupiah dan modernisasi ekonomi sehingga dapat menyederhanakan sistem pencatatan keuangan, dan memudahkan transaksi bisnis.
Meski begitu, Setyo menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi agar redenominasi benar-benar berdampak positif. Salah satunya Pemerintah perlu memperkuat ekonomi domestik, menjaga neraca perdagangan tetap positif, dan meningkatkan daya saing agar nilai tukar rupiah semakin stabil. (rif)
