KUBUS.ID – Serangan militer mendadak ke fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6/2025) memicu badai politik di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump kini menghadapi seruan pemakzulan dari sejumlah anggota Kongres, menyusul aksinya yang dinilai melanggar konstitusi.
Melansir Kompas, anggota DPR dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), menjadi yang paling vokal menyuarakan pemakzulan. Dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), AOC menuding Trump mengambil keputusan “impulsif dan berbahaya” tanpa persetujuan Kongres.
“Keputusan untuk mengebom Iran tanpa otorisasi adalah pelanggaran serius terhadap Konstitusi dan kekuasaan perang milik Kongres. Ini benar-benar alasan untuk pemakzulan,” tulis AOC, seperti dikutip dari Axios.
Senada dengan AOC, anggota DPR dari Illinois, Sean Casten, juga menyebut tindakan Trump sebagai pelanggaran hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada presiden yang berhak menyerang negara lain tanpa ancaman langsung dan tanpa izin Kongres.
“Ini bukan soal Iran sebagai ancaman, tapi soal presiden yang melanggar batas kekuasaan. Itu pelanggaran konstitusional yang jelas,” tegas Casten dalam pernyataannya yang dikutip Fox News.
Sikap keras juga datang dari Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries. Ia menyebut keputusan sepihak Trump dapat menyeret Amerika ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Trump harus bertanggung jawab penuh atas potensi bencana yang ditimbulkan,” ujarnya.
Langkah Trump menargetkan fasilitas nuklir Iran menimbulkan kekhawatiran bahwa AS bisa terseret dalam perang baru. Ini memperpanjang daftar tindakan militer sepihak yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden AS sebelumnya, seperti Bill Clinton, Barack Obama, hingga Trump di masa jabatan pertamanya.
Namun, tak semua pihak mengecam. Wakil Presiden JD Vance membela Trump dengan menyebut bahwa tindakan tersebut bertujuan mencegah penyebaran senjata pemusnah massal.
“Presiden memiliki kewenangan jelas untuk bertindak demi keamanan nasional,” kata Vance dalam program Meet the Press di NBC.
Seruan pemakzulan ini menjadi sorotan utama politik AS, memperdalam polarisasi antara kubu Demokrat dan Republik menjelang pemilu mendatang. Apakah langkah pemakzulan akan benar-benar digulirkan? Situasi ini dipastikan akan terus bergulir panas di Washington.(adr)
