KUBUS.ID – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meluncurkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Kediri. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Sapta Cita, khususnya Cita Kedua yang menekankan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, untuk mewujudkan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).
Dalam acara Kebijakan Pendidikan dan Kualitas SDM di Ruang Joyoboyo, ia memperkenalkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), beasiswa untuk pelajar dan atlet berprestasi, serta larangan wisuda dari PAUD hingga SMP guna meringankan beban orang tua dan memastikan akses pendidikan yang setara.
Vinanda menjelaskan, BOSDA bertujuan mengatasi keluhan masyarakat terkait penahanan ijazah dan pungutan komite sekolah. “BOSDA hadir agar tidak ada lagi ijazah tertahan atau tarikan dana untuk kegiatan pendidikan. Pendidikan di Kediri harus terjangkau,” ujarnya.
Vinanda juga meluncurkan beasiswa untuk jenjang SMA, S-1, S-2, hingga S-3 untuk menekan angka putus sekolah. Beasiswa khusus diberikan kepada atlet berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas prestasi mereka mengharumkan nama Kediri. “Masih ada anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Saya ingin mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Anak-anak ini adalah calon pemimpin masa depan,” tegasnya.
Untuk memastikan pendidikan inklusif, Vinanda mewajibkan semua TK, SD, dan SMP negeri membuka kelas inklusi bagi siswa penyandang disabilitas, dilengkapi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan alat peraga edukasi khusus. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diperbarui dengan empat jalur: afirmasi dan inklusi, mutasi, prestasi, dan domisili, dengan 10% kuota domisili khusus untuk warga sekitar sekolah berdasarkan jarak. “Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama serta Proses pendaftaran harus transparan, mudah diakses, dan adil,” tambahnya.
Vinanda juga melarang kegiatan wisuda bagi siswa PAUD hingga SMP berdasarkan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan biaya wisuda. Ia menyarankan acara pelepasan diganti dengan kegiatan sederhana seperti doa bersama.
“Wisuda sering memicu kesenjangan sosial. Kami ingin kelulusan berfokus pada prestasi akademik dan pembentukan karakterBagi orang tua mampu, wisuda mungkin bukan masalah. Tapi bagi yang tidak mampu, ini sangat memberatkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan memaparkan dukungan teknis untuk kebijakan inklusi. Ia menyebutkan, 125 guru dari TK, SD, dan SMP telah dilatih sejak awal tahun untuk mendampingi siswa inklusi, dengan sertifikasi bagi yang lolos. Dinas Pendidikan juga menyediakan alat peraga edukasi khusus untuk kelas inklusi.
“Ini terobosan besar dari Mbak Wali. Tahun lalu, hanya beberapa sekolah membuka kelas inklusi. Tahun ini, semua TK, SD, dan SMP negeri wajib menyediakan kuota inklusi. Penerimaan siswa inklusi dilakukan melalui asesmen psikologis untuk memastikan kebutuhan pendidikan mereka terpenuhi,” ujarnya.
Anang menambahkan, jalur domisili dalam SPMB mencakup kuota khusus 10% untuk warga sekitar sekolah, dihitung berdasarkan jarak. “Kami memastikan proses penerimaan siswa berjalan adil dan mendukung visi pendidikan inklusif,” jelasnya.
Pemkot Kediri berharap program ini menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan terjangkau, mempersiapkan generasi muda sebagai generasi emas yang kompetitif di masa depan. Masyarakat diajak mendukung upaya ini demi pendidikan yang lebih baik di Kota Kediri. (atc/nhd)
