Jakarta (KUBUS.ID) – Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai US$431,7 miliar atau sekitar Rp7.306,9 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal III 2025 yang tercatat sebesar US$427,6 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN pada akhir 2025 terutama dipengaruhi oleh utang sektor pemerintah.
“Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” ujar Ramdan, dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (19/2).
Ramdan menjelaskan, utang luar negeri Indonesia saat ini terdiri dari utang pemerintah sebesar US$214,3 miliar dan utang swasta US$192,8 miliar. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 29,9 persen, dengan struktur utang yang masih didominasi utang jangka panjang sebesar 85,7 persen.
Menurut Ramdan, kenaikan utang pemerintah dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Ia menegaskan, utang pemerintah dikelola secara cermat dan terukur sebagai bagian dari pembiayaan APBN.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” katanya.
Utang luar negeri pemerintah digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Ramdan menambahkan, hampir seluruh utang pemerintah tersebut merupakan utang jangka panjang.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen,” ujar Ramdan.
Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen. (nhd)
