KUBUS.ID – Daya beli masyarakat dinilai masih menghadapi tekanan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga berbagai kebutuhan, serta kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini terutama dirasakan kelompok kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan tetap.
Pengamat Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Prof. Drs. Ec. Wibisono Hardjo Pranoto, M.S., mengatakan pelemahan rupiah membuat harga barang-barang yang bergantung pada impor menjadi semakin mahal. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terjadi saat ini, tetapi merupakan masalah yang telah berlangsung lama karena daya saing ekonomi Indonesia masih lemah dan sangat bergantung pada negara lain.
“Indonesia secara politik memang merdeka, tetapi secara ekonomi dan bisnis masih sangat bergantung pada luar negeri. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor naik dan akhirnya berdampak pada harga barang yang dikonsumsi masyarakat,” kata Wibisono.
Ia mencontohkan kenaikan harga bahan baku berbasis minyak bumi yang digunakan untuk produksi plastik. Dampaknya, biaya kemasan berbagai produk ikut meningkat dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Selain sektor impor, Wibisono juga menilai sektor ekspor turut memberi tekanan terhadap harga kebutuhan dalam negeri. Ketika rupiah melemah, eksportir cenderung lebih tertarik menjual produknya ke pasar luar negeri karena memperoleh keuntungan lebih besar.
“Impor bermasalah, ekspor juga bisa menjadi masalah. Ketika eksportir lebih memilih pasar luar negeri, pasokan dalam negeri berkurang dan harga kebutuhan masyarakat bisa ikut naik,” ujarnya.
Menurut Wibisono, kelompok yang paling terdampak adalah kelas menengah dan masyarakat dengan pendapatan tetap karena penghasilannya tidak bertambah, sementara biaya hidup terus meningkat.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 jumlah kelas menengah tercatat sekitar 53,8 juta jiwa, sementara pada 2025 turun menjadi sekitar 46,7 juta jiwa.
“Artinya ada penurunan sekitar 7,1 juta jiwa atau 13,19 persen. Ini menunjukkan kelas menengah kita justru turun ke bawah, bukan naik menjadi lebih sejahtera,” jelasnya.
Ia menambahkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai daerah semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, menurutnya, dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli kelas menengah masih belum terlihat optimal.
Wibisono mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menunggu perbaikan kondisi ekonomi, tetapi juga berupaya mencari sumber pendapatan tambahan secara kreatif.
“Masyarakat tidak boleh menyerah sambil menunggu perbaikan kebijakan pemerintah. Yang harus dijaga adalah bagaimana penghasilan tetap bisa bertumbuh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam berutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Menurutnya, utang hanya menjadi solusi jangka pendek jika tidak diikuti peningkatan pendapatan.
“Utang itu hanya solusi terhadap masalah likuiditas. Kalau penghasilan tidak bertumbuh, maka konsumsi hari ini sebenarnya dibayar dengan penghasilan masa depan yang belum tentu lebih baik,” katanya.
Sebagai langkah sederhana, Wibisono mendorong masyarakat memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki agar lebih produktif, mulai dari urban farming di perkotaan hingga peternakan dan pertanian skala kecil di pedesaan.
“Jangan biarkan aset yang kita miliki menganggur. Kalau punya lahan, tanami. Kalau di desa bisa beternak. Intinya, sumber daya yang ada harus dibuat produktif agar bisa membantu menambah pendapatan keluarga,” pungkasnya. (stm)
