TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih kesulitan menemukan lahan strategis untuk program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di wilayah kota. Kendala ini membuat realisasi program pusat berjalan lambat. Sejauh ini baru dua lokasi yang dipastikan siap untuk dibangun.
Berbeda dengan Koperasi Desa Merah Putih yang lahannya relatif lebih mudah ditemukan, keterbatasan lahan kosong di area perkantoran dan pemukiman kota jadi kemdala utama. Dari total 14 kelurahan di Kecamatan Tulungagung, pemerintah daerah baru mengidentifikasi tiga titik potensial, di mana hanya dua lokasi yang sudah terkonfirmasi aman secara status hukum dan tata ruang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto menjelaskan bahwa keterbatasan lahan memaksa wilayah kelurahan di Tulungagung masuk dalam perencanaan pembangunan tahap akhir. Sebagian besar lahan kelurahan yang tersedia memiliki luasan yang jauh di bawah standar awal program.
“Dari 14 itu yang memungkinkan masih sekitar dua maupun tiga. Itu mungkin di Kedungsoko, Karangwaru, sama Botoran,” ujarnya.
Menurutnya, luasan tanah yang minim menjadi alasan wilayah perkotaan ini tidak masuk dalam pembangunan kluster utama. Program pembangunan gerai ini dibagi dalam beberapa tingkatan berdasarkan luas tanah yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Batch 3, iya. Karena di bawah 600 m2. Iya, bahkan ada 200 m2, ada sekitar 300 m2, ada sekitar begitu,” katanya.
Selain persoalan fisik lahan, Slamet mengungkapkan hambatan lain muncul dari sisi regulasi pembiayaan anggaran daerah.
Berdasarkan aturan terbaru, sistem pendanaan untuk tingkat kelurahan diatur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun implementasi sistem aplikasinya masih tersendat di tingkat pusat.
“Namun sampai saat ini seluruh kabupaten kota di Indonesia belum ada petunjuk mekanisme masuknya ke SIPD-nya itu,” terangnya.
Slamet menegaskan bahwa dinasnya hanya bertanggung jawab pada persiapan non-fisik, termasuk pelatihan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi. Terkait target penyelesaian fisik bangunan yang terancam mundur di akhir semester satu tahun 2026 ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang proyek teknis.
“Saya tidak bisa berstatement, sekali lagi ada di wilayah Agrinas,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Tulungagung, Hari Prastijo, membenarkan bahwa koordinasi terkait pemanfaatan aset daerah terus berjalan. Pihaknya telah menyetorkan data aset kabupaten yang berada di wilayah kelurahan untuk dikaji lebih lanjut oleh tim teknis.
“Tapi ini kayaknya yang sudah positif ada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kedungsoko dan Kelurahan Botoran. Ini sudah positif,” ucap pria yang karib disapa Yoyok ini.
Yoyok merinci, rencana pembangunan gerai di Kelurahan Botoran akan ditempatkan di sekitar kawasan sudut Pasar Ngemplak. Sedangkan untuk Kelurahan Kedungsoko, lokasi yang disiapkan berada di area depan destinasi wisata Kebun Belimbing, dengan luasan masing-masing lahan sekitar 20×30 meter.
Satu titik lain di Kelurahan Karangwaru yang sebelumnya sempat diusulkan kini masih dalam tahap peninjauan ulang. Lokasi yang berada di kawasan Pasar Pahing tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah masih mempertimbangkan fungsi efisiensi lahannya.
“Karangwaru masih tarik ulur karena di lapangan Pasar Pahing itu memang nilai ekonominya sangat tinggi,” paparnya. (dit)
