SWISS (KUBUS.ID) – Hubungan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memasuki babak krusial. Pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa perundingan diplomasi tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang sempat tertunda pada Jumat (19/6), resmi dijadwalkan ulang untuk dimulai di kawasan resor pegunungan Burgenstock, Swiss, pada Minggu (21/6). Kendati meja perundingan mulai digelar, atmosfer diplomasi ini dibayangi oleh keputusan sepihak Teheran yang kembali memblokade Selat Hormuz sebagai respons atas eskalasi militer Israel di Lebanon.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa delegasi penting yang diutus langsung oleh negaranya telah bertolak menuju Swiss sejak Sabtu (20/6). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, serta jajaran pejabat senior lainnya. Media penyiaran pemerintah Iran (IRIB) melaporkan bahwa tim negosiasi tersebut telah mendarat di Zurich pada Sabtu malam waktu setempat guna mempersiapkan draf pembahasan teknis.
Dari pihak Washington, eselon tertinggi juga dikerahkan. Juru bicara Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa Vance telah berangkat menuju lokasi perundingan pada hari yang sama. Melalui pernyataan resmi yang dikutip oleh Reuters, Vance mengisyaratkan bahwa durasi kunjungannya di Swiss tergolong singkat, yakni hanya berkisar satu hingga dua hari. Namun, ia menekankan harapan besar agar ada perkembangan signifikan yang dicapai, khususnya terkait kerangka kerja gencatan senjata di Lebanon serta masa depan program nuklir Iran.
Jalan Berliku Menuju Kesepakatan Final
Pertemuan di Burgenstock ini sejatinya merupakan kelanjutan krusial dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) awal pekan ini antara AS dan Iran. MoU tersebut menandai komitmen awal penghentian operasi militer secara permanen di seluruh lini pertempuran, termasuk keterlibatan di Lebanon. Kerangka kerja tersebut mengamanatkan bahwa kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan final komprehensif dalam jangka waktu 60 hari, dengan klausul perpanjangan berdasarkan persetujuan bersama.
Namun, implementasi di lapangan terbukti jauh lebih kompleks daripada kesepakatan di atas kertas. Penundaan agenda perundingan pada hari Jumat disebabkan oleh keengganan Iran mengirim delegasi akibat gempuran militer Israel yang masih masif di Lebanon. Walaupun Israel dilaporkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata baru dengan kelompok Hizbullah pada hari Jumat, laporan dari pertahanan sipil dan media lokal Lebanon menunjukkan aksi saling serang tetap berlangsung hingga Sabtu.
Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat dampak mengerikan dari eskalasi ini. Serangan udara dan artileri pada hari Jumat saja telah merenggut sedikitnya 83 korban jiwa dan melukai 141 orang lainnya. Korban jiwa dilaporkan kembali bertambah sedikitnya 32 orang pada hari Sabtu, yang kian memicu kemarahan dari kubu Teheran.
Tekanan Maksimum Melalui Selat Hormuz
Merespons situasi di Lebanon serta apa yang dianggap sebagai kegagalan AS dalam menepati komitmen pengawasan gencatan senjata, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengambil langkah ekstrem pada hari Sabtu. Mereka mengumumkan pemberlakuan kembali pembatasan ketat di Selat Hormuz—salah satu urat nadi distribusi minyak dunia. IRGC mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kapal komersial untuk tidak mendekati rute pelayaran strategis tersebut demi alasan keselamatan.
Mohammad Mokhber, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, menegaskan bahwa pasokan energi global dari kawasan Timur Tengah dapat sewaktu-waktu terhenti total apabila kesepakatan damai komprehensif yang diinisiasi bersama AS dinilai hanya menjadi “janji di atas kertas” tanpa aksi nyata meredam Israel.
Langkah penutupan Selat Hormuz ini dipandang para analis sebagai instrumen geopolitik bernilai tinggi. Abdulla Banndar al-Etaibi, profesor dari Qatar University, menilai Iran tengah menerapkan strategi tekanan maksimum terhadap Presiden Donald Trump serta para mediator internasional. Teheran menjadikan kendali atas Selat Hormuz sebagai alat bergengsi untuk memaksa penghentian total konfrontasi militer di wilayah Lebanon selatan.
Sikap Keras AS dan Keterlibatan Mediator Internasional
Klaim penutupan selat oleh Iran langsung mendapat bantahan dari militer Amerika Serikat. Komando Pusat AS (CENTCOM) menegaskan bahwa armada pasukannya tetap beroperasi penuh di perairan sekitar Selat Hormuz untuk menjamin kebebasan navigasi internasional. Menurut uru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, sebanyak 55 kapal komersial terpantau tetap melintas dengan aman pada hari Sabtu. “Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz,” tegas Hawkins.
Presiden AS Donald Trump juga mengeluarkan pernyataan keras terkait isu ini. Trump menggarisbawahi bahwa Selat Hormuz harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan atau gangguan oleh pihak Iran, baik selama masa negosiasi 60 hari maupun setelahnya. Namun, Trump juga menebar ancaman akan memberlakukan kebijakan pungutan sepihak dari AS di jalur perairan tersebut jika kesepakatan final gagal tercapai akibat manuver Teheran.
Kini, beban berat berada di pundak para mediator internasional yang berkumpul di Burgenstock. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif beserta Panglima Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir, didampingi delegasi diplomatik dari Qatar yang dipimpin PM Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, terus melakukan lobi intensif di balik layar. Isyarat dari perwakilan Iran menunjukkan bahwa kemajuan negosiasi akan sangat bergantung pada keseriusan AS dalam menuntut kepatuhan sekutunya di lapangan.
Sumber Referensi: Al Jazeera / Reuters
