TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Realisasi serapan anggaran infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung pada triwulan pertama tahun ini terpantau masih rendah. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 320 miliar (M), serapan dana untuk pembangunan fisik baru menyentuh angka Rp 15 miliar atau sekitar 5 persen.
Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Ahmad Rifai Sodik menjelaskan, meski serapan anggaran masih minim, sejumlah proyek yang telah masuk tahap lelang dan kontrak menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
“Kalau progress proyek yang sudah kita lelang kita berkontrak itu hampir 20 persen di triwulan pertama ini,” ujar Sodik.
Memasuki triwulan kedua, Dinas PUPR mulai menghadapi tantangan serius berupa kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya produksi aspal (hotmix). Kondisi ini memaksa pihak dinas untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap dokumen perencanaan guna menjaga kelangsungan proyek.
“DED harus disesuaikan, terus HPS untuk lelang kita sesuaikan dengan harga yang ter-update pada saat ini,” tandasnya.
Akibat fluktuasi harga material tersebut, Rifai mengaku pesimis target pengerjaan di triwulan kedua dapat tercapai sesuai jadwal semula. Selain faktor harga, koordinasi internal terkait instruksi pimpinan juga menjadi variabel yang memengaruhi kecepatan eksekusi di lapangan.
“Triwulan kedua itu kalau target kita di 20 persen lagi kita pesimis itu tercapai. Karena apa, hampir satu bulan ini kan terkendala itu ya harga minyak naik, terus terkendala dari belum ada perintah dari pimpinan,” bebernya.
Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam rencana pengerjaan di antaranya ruas Loderesan-Sumberdadi, Jabalsari, Karangsono, hingga ruas Tenggong-Purwodadi.
Dinas PUPR kini tengah melakukan evaluasi perencanaan atau value engineering (VE) untuk menghitung ulang target output panjang jalan yang bisa diperbaiki tahun ini.
Rifai menyebut jika terjadi kenaikan harga material mencapai 30 persen, maka target awal perbaikan sepanjang 90 kilometer dipastikan akan terpangkas secara proporsional jika tidak ada tambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Kalau ya harga minyak umpama naik 30 persen, ya kalau kita hitung-hitung secara kasaran ya berkurang 30 persen. Kita paling ya output-nya itu yang berkurang,” ucapnya.
Untuk mengejar ketertinggalan pengerjaan di triwulan kedua, Dinas PUPR berencana melakukan akselerasi pada periode berikutnya. Beban pekerjaan yang tertunda akan dialihkan untuk mendongkrak capaian fisik di akhir tahun.
“Tapi mungkin di triwulan ketiga itu target kita dilebihkan. Ndak 20 persen lagi, tapi 30 (persen) untuk menutupi di triwulan kedua ini,” jelasnya. (dit)
