Kediri, (Kubus.ID) – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang merujuk hasil Global Flourishing Study (GFS), riset kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia, menuai beragam tanggapan publik. Salah satunya datang dari kalangan akademisi.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sekaligus Dosen Sosiologi UIN Syech Wasil Kediri, Taufik Al Amin, menilai hasil survei tersebut patut disyukuri. Namun, ia mengingatkan bahwa makna “bahagia” dalam konteks masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari cara pandang religius yang khas.
“Terlepas dari indikator dan kriteria surveinya, ini tetap sesuatu yang layak disyukuri. Karena dalam masyarakat kita, kebahagiaan tidak selalu identik dengan kesejahteraan material, meskipun keduanya saling terhubung,” ujar Taufik saat on air di Radio ANDIKA, Rabu (7/1/2025).
Menurutnya, banyak orang merasa bahagia ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, yang kerap diukur melalui indikator kesejahteraan seperti sandang, pangan, papan, dan keamanan. Namun, di Indonesia, kebahagiaan juga lahir dari sikap menerima dan mensyukuri keadaan.
“Masyarakat kita religius. Apa pun yang diterima, dipandang sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Ini realitas sosial, bukan soal baik atau buruk,” tegasnya.
Taufik bahkan menyebut, istilah “negara paling bersyukur” terasa lebih tepat ketimbang “negara paling bahagia”. Sebab, sikap bersyukur membuat masyarakat mampu bertahan di tengah berbagai keterbatasan.
“Yang baik kita syukuri, yang masih susah kita sabari dan kita usahakan. Itu cara masyarakat kita menyiasati keadaan,” katanya.
Ia menambahkan, pandangan netizen yang mempersoalkan hasil survei tersebut umumnya berangkat dari perspektif material. Padahal, dalam masyarakat religius, kebahagiaan tidak selalu diekspresikan secara lahiriah.
“Sekarang semuanya serba material. Bahkan agama pun sering ditampilkan secara material dan terbuka. Padahal, banyak sisi keberagamaan yang sunyi, personal, dan intim antara manusia dengan Tuhan,” jelasnya.
Dalam konteks kebencanaan, Taufik menilai sikap sabar dan menerima menjadi kekuatan sosial masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Sumatra yang terdampak bencana alam di puluhan kabupaten dan kota.
“Kalau itu terjadi di Eropa, bisa jadi sudah lintas negara. Tapi masyarakat kita punya daya tahan luar biasa. Mereka tahu batas toleransi dan tahu kapan harus berjuang,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketangguhan masyarakat tidak boleh dijadikan pembenaran atas lemahnya tanggung jawab negara. Justru, kata dia, negara seharusnya berterima kasih kepada rakyatnya.
“Masyarakat kita sering disebut autopilot, tetap bertahan ada atau tidak ada negara. Tapi ini harus diimbangi dengan kinerja pemerintah yang sungguh-sungguh, transparan, dan bebas korupsi. Itu yang ditunggu rakyat,” tegasnya.
Taufik juga menyoroti aspek komunikasi publik pemerintah yang dinilainya masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, terlalu banyak isu strategis yang justru disampaikan langsung oleh presiden, sementara kementerian atau lembaga teknis kurang tampil menjelaskan kerja konkret mereka.
“Problem paling menonjol selama ini adalah komunikasi. Bukan sekadar bicara, tapi menunjukkan apa yang sudah dikerjakan lalu mengomunikasikannya ke publik,” katanya.
Ia menilai, ketika presiden terlalu sering menjadi juru bicara utama, setiap pernyataan berpotensi menimbulkan bias politik dan pro-kontra yang tidak perlu.
“Seharusnya bagian-bagian yang memang punya kewenangan dan capaian yang bicara. Itu bagian dari komunikasi publik yang sehat,” pungkasnya.(adr)
