TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Meski realisasi penanaman modal di triwulan pertama tahun ini menunjukkan tren positif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung masih punya pekerjaan rumah. Yaitu, memastikan target investasi sebesar Rp 546 miliar di tahun ini bisa tercapai.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Imroatul Mufidah, mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyentuh angka Rp 675,54 miliar. Capaian tersebut menunjukkan tren kenaikan sebesar Rp 123,95 miliar dari target awal yang ditetapkan senilai Rp 545 miliar.
“Dari jumlah tersebut, sektor UMK menyumbang Rp 303 miliar, sedangkan Non-UMK yang terdiri dari PMDN dan PMA mencapai Rp 371 miliar,” jelas Imroatul Mufidah saat dikonfirmasi terkait perkembangan investasi di wilayahnya.
Dia menambahkan bahwa porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp 653,5 miliar. Sementara itu, kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat hanya sekitar 3 persen dari total realisasi, atau setara dengan Rp 21,5 miliar.
“Sektor UMK yang meningkat tajam menjadi faktor paling kuat yang mampu menggenjot angka investasi di tahun lalu,” sebutnya.
Memasuki periode 2026, realisasi investasi hingga triwulan pertama telah mencapai Rp 101 miliar. Terkait adanya wacana penambahan target yang diusulkan oleh Bappeda agar melampaui realisasi tahun lalu, Imroatul menilai hal tersebut harus melihat realitas di lapangan.
“Bappeda memang mintanya target itu di atas angka realisasi tahun lalu. Tapi itu kan itung-itungan di atas kertas. Kalau investasi itu tergantung pengembangan dari perusahaan, karena yang dinilai hanya pengembangan ekspansi di bidang aset,” terangnya.
Guna menjaga iklim investasi tetap stabil dan mencapai target tahun ini, DPMPTSP melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah penyediaan sistem informasi potensi daerah berbasis aplikasi serta penguatan layanan jemput bola bagi kelompok masyarakat tertentu.
“Kami juga menyediakan pelayanan inklusif berupa jemput bola terhadap calon investor disabilitas. Kami bekerja sama dengan Percatu, jika teman-teman disabilitas memiliki usaha dan sulit mengakses perizinan, tim kami siap datang langsung,” paparnya.
Selain itu, keberadaan Klinik Investasi Responsif di Mal Pelayanan Publik (MPP) juga terus dioptimalkan sebagai pusat konsultasi bagi para pelaku usaha.
“Setiap saat ada teman-teman dari perusahaan yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai laporan kegiatan penanaman modal, kami siap membantu di MPP,” kata dia. (dit)
