KUBUS.ID – Penyusunan program kerja DP3AP2KB Kota Kediri tahun 2025 memasuki tahap penting melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Kediri, pada Jumat (28/11/2025).
Selain mematangkan arah kebijakan tahunan, forum ini melahirkan temuan signifikan mengenai penyebab dominan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri. Forum dipimpin Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri dan dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi perempuan, kader PKK, akademisi, jejaring KB, serta pemerhati isu perlindungan anak. Sedangkan perwakilan dari media diwakili dari Radio ANDIKA.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri mengatakan bahwa program 2025 tidak boleh lagi bersifat administratif, melainkan berbasis kebutuhan lapangan.
“Kami mendorong agar program pada 2025 benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak langsung pada keluarga, perempuan, dan anak. Setiap kebijakan harus berangkat dari fakta sosial, bukan hanya dari angka dan laporan,” tegas Fajeri
Sesi diskusi mengerucut pada satu poin krusial yang disampaikan Puji Astuti dari Kejaksaan Negeri Kediri. Berdasarkan serangkaian perkara yang ditangani kejaksaan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak muncul akibat minimnya keharmonisan dalam keluarga.
Analisa perkara menunjukkan banyak kasus kekerasan anak dipicu relasi keluarga yang tidak harmonis. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua memicu pertengkaran, memunculkan stres, lalu berakhir pada tindakan kekerasan,” ungkap Puji Astuti.
Hal ini menegaskan bahwa isu kekerasan bukan hanya problem hukum, tetapi problem pola asuh dan interaksi keluarga. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari edukasi keluarga dan penguatan fungsi rumah tangga sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
Forum menyepakati perlunya program prioritas 2025 yang fokus pada pendidikan pola asuh dan komunikasi keluarga, pendampingan psikososial untuk perempuan dan anak, penguatan layanan penanganan dan pelaporan kekerasan, pemerataan informasi KB dan kesehatan reproduksi
DP3AP2KB berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut ke dalam dokumen program final 2025 agar kebijakan betul-betul menjawab akar persoalan sosial di Kota Kediri.
Dengan kolaborasi lintas sektor seperti dalam forum ini, pemerintah optimis upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat meningkat secara terukur dan terasa manfaatnya di masyarakat. Diakhir acara, beberapa perwakilan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam penanganan KDRT di Kota Kediri.(atc)
