KUBUS.ID – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, tidak ada ruang titipan dan intervensi dalam seleksi petugas haji 1447 Hijriah atau 2026. Saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Seleksi Petugas Haji Daerah di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Irfan meminta seluruh pihak untuk bekerja dengan disiplin tinggi tanpa ada ruang untuk kelalaian atau skema “coba-coba”.
“Seleksi Petugas Haji Daerah adalah proses yang sangat serius. Dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Saya tegaskan, tidak ada ruang bagi titipan, intervensi, atau kompromi terhadap integritas,” ujar Irfan dikutip dalam keterangan pers, Sabtu (24/1/2026).
Menhaj mengingatkan bahwa posisi Petugas Haji Daerah (PHD) membawa beban moral yang besar dikarenakan kuota petugas daerah diambil dari porsi jemaah reguler.
“Setiap petugas wajib membayar kepercayaan itu dengan pengabdian total dan loyalitas penuh. Karena Anda mengambil kursi yang seharusnya milik jemaah, maka pelayanan tanpa pamrih adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar,” tutur Irfan.
Ia memastikan, pelaksanaan haji tahun ini dipastikan berada di bawah pengawasan ketat dan berlapis.
“Beberapa instansi seperti Inspektorat Jenderal, BPK, KPK, DPR, DPD, hingga media dan masyarakat akan memantau setiap tahapan,” ucap Gus Irfan, panggilan karib Menhaj. Gus Irfan juga menegaskan, setiap penyimpangan pasti akan tercatat dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.
“Bertandinglah secara jujur. Jangan tergoda jalan pintas. Pengabdian kepada tamu Allah (Dhuyufurrahman) hanya layak diberikan kepada mereka yang bersih dan siap,” imbuhnya.
Gus Irfan berpesan kepada para calon petugas haji untuk melayani jemaah sepenuh hati jika terpilih berangkat ke Tanah Suci.
“Layanilah jemaah dengan sepenuh hati, sebagaimana saudara melayani orang tua sendiri,” ucapnya.(detik-stm)
Copy: detik.com
