JAKARTA, (KUBUS.ID) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melontarkan kritik keras terhadap keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional Board of Peace. MUI bahkan secara tegas meminta Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan ulang keanggotaan Indonesia, termasuk opsi menarik diri sepenuhnya dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil melalui akun X pribadinya, dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (3/2/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menyoroti komposisi dan latar belakang Board of Peace yang dinilainya problematik. Forum tersebut digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota. Ironisnya, Palestina justru tidak dilibatkan sama sekali.
“Penggagasnya Trump, anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah, sementara negara Palestina tidak ada,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kiai Cholil juga mengungkap keanehan lain. Indonesia, kata dia, justru dibebani biaya keanggotaan dalam forum tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tandasnya.
Sikap senada disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme modern yang dibungkus narasi perdamaian.
“MUI menegaskan, isu Palestina bukan konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Prof Sudarnoto.
Menurutnya, MUI menolak konsep “perdamaian semu” yang digagas Donald Trump karena tidak berangkat dari prinsip keadilan. Setiap inisiatif perdamaian, kata dia, harus secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Prof Sudarnoto mengingatkan, model seperti ini berisiko menggeser isu utama dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Meski demikian, MUI tetap menghargai niat Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia.
“Namun keterlibatan tanpa garis merah yang jelas justru bisa menjadikan Indonesia legitimasi moral bagi skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” katanya.
MUI menegaskan, dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah ke sana,” pungkasnya.(adr)
