KUBUS.ID – Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melesat signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp9,9 triliun. Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), alokasi anggaran DPR itu melonjak 47,8 persen dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp6,69 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, angka tersebut melonjak hingga 83 persen. Kenaikan anggaran itu mendapat sorotan dari publik, mengingat isu seputar tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang didapatkan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup gaji dan tunjangan bagi anggota DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi.
“Dalam RAPBN tahun 2026, anggaran DPR RI direncanakan sebesar Rp9,9 triliun yang terdiri dari belanja operasional antara lain mencakup pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI, ASN, staf khusus, tenaga ahli dan staf administrasi anggota, serta untuk belanja non operasional, antara lain untuk memberikan dukungan administratif Setjen DPR RI, melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI,” tulis dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, dikutip Radio ANDIKA pada Minggu, (24/8/2025).
Anggaran itu juga akan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam, serta Fasilitasi Meaningful Participation dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra.
Anggaran DPR terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, alokasi anggaran DPR tercatat sebesar Rp5,41 triliun dan sedikit meningkat menjadi Rp5,6 triliun pada 2022. Kenaikan berlanjut pada 2023, mencapai Rp6,01 triliun, meskipun sempat turun tipis menjadi Rp5,94 triliun pada 2024.
Peningkatan tajam terjadi pada 2025 dengan anggaran sebesar Rp6,69 triliun, dan puncaknya pada RAPBN 2026 yang diusulkan mencapai Rp9,9 triliun. Kenaikan drastis ini mencerminkan lonjakan anggaran yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Selain kenaikan anggaran, merujuk pada RPJMN 2025-2029 serta Rencana Strategis DPR, anggota dewan juga merencanakan kebijakan strategis untuk 2026, seperti penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
DPR juga berencana meningkatkan peran diplomasi parlemen serta memperbaiki tata kelola kelembagaan dan layanan Sekretariat Jenderal agar lebih profesional, akuntabel dan modern. (far)
