JAKARTA, (KUBUS.ID) — Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025, atau setara 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Penarikan utang tersebut dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk menjaga biaya serta risiko fiskal.
“Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta.
Pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Meski demikian, Kementerian Keuangan tidak merinci realisasi masing-masing instrumen. Pemerintah menegaskan strategi pembiayaan tetap diarahkan untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko di tengah dinamika pasar keuangan.
Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp7,7 triliun, atau minus 4,9 persen dari target APBN. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp744 triliun, atau 102,8 persen dari target Rp616,2 triliun. Dana pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi pemerintah, serta mendukung pengelolaan kas negara.
“Pembiayaan APBN total realisasi 31 Desember Rp744 triliun,” ujar Thomas.
Penarikan pembiayaan yang melampaui kebutuhan penutupan defisit riil sebesar Rp695,1 triliun menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah mencatatkan SiLPA sebesar Rp48,9 triliun, seiring defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi SiLPA tersebut lebih tinggi dibandingkan akhir 2024 yang tercatat sebesar Rp45,7 triliun. Cadangan kas ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (buffer) guna menjaga likuiditas pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi, khususnya pada awal tahun anggaran 2026.
Dari sisi komposisi, sumber pembiayaan APBN 2025 masih didominasi oleh penarikan utang baru. Namun realisasinya tetap berada di bawah pagu anggaran, dengan target pembiayaan utang sebesar Rp 775,9 triliun.
Adapun pembiayaan non-utang yang terealisasi Rp7,7 triliun dinilai cukup signifikan, mengingat dalam asumsi awal APBN sektor ini diproyeksikan menjadi pengurang pembiayaan sebesar Rp159,7 triliun.
Meski defisit anggaran melebar melampaui target awal Undang-Undang APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB, pemerintah menegaskan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa kendala likuiditas kas negara.
Di sisi lain, pemerintah akan menarik pembiayaan baru termasuk utang di 2026. Hal ini untuk menutupi defisit APBN 2026. Diketahui, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN 2026 bakal ditutup dengan beberapa skema pembiayaan defisit, mulai dari utang, investasi, dan beberapa skema lainnya. Rencananya pembiayaan terbesar bersumber dari utang Rp 832,21 triliun dan pembiayaan lainnya Rp60,40 triliun. (ANTARA/far)
