KUBUS.ID – Di era demokrasi saat ini, pemilihan pemimpin merupakan hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika pemimpin yang terpilih adalah sosok yang tidak kita sukai atau bahkan kita benci?
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang situasi seperti ini:
“Sepeninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kamu tidak sukai. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apa yang Anda perintahkan jika hal itu terjadi kepada kami? Rasulullah SAW menjawab: Penuhilah kewajiban yang telah diberikan kepada kamu dan mohonlah hak kamu kepada Allah.” (HR Tirmidzi)
Buya H Muhammad Alfis Chaniago dalam Indeks Hadits dan Syarah II menafsirkan hadits tersebut sebagai penekanan pada pentingnya ketaatan kepada pemimpin, meskipun pemimpin tersebut tidak disukai. “Selama pemimpin memberikan perintah yang baik, kita seharusnya melaksanakan perintah tersebut demi kemajuan bersama,” ujar Buya Alfis. Ia menambahkan, “Namun, mengenai hak-hak kita yang seharusnya diperoleh, serahkanlah kepada Allah SWT dengan kesabaran dan keikhlasan.”
Buya Alfis juga merujuk pada hadits lain yang menekankan batasan ketaatan:
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.
Yang artinya: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR Nasai)
Buya Alfis menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah penting, selama pemerintah tidak memerintahkan kemaksiatan. “Jika pemimpin memerintahkan hal yang bertentangan dengan syariat, maka perintah tersebut harus ditolak. Ketaatan hanya ada dalam konteks amal shaleh,” tegas Buya Alfis.
Pernyataan Buya Alfis ini mengingatkan umat Islam untuk memahami batasan dalam ketaatan serta menjaga prinsip-prinsip ajaran Islam dalam setiap situasi politik dan sosial.(adr)
