KUBUS.ID – Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden secara resmi mengembalikan ID card peliputan istana milik jurnalis CNN Indonesia. Pengembalian dilakukan langsung kepada yang bersangkutan usai pertemuan antara pihak CNN Indonesia dan perwakilan dari Sekretariat Presiden, Senin (29/9/2025).
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, turut mendampingi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dalam dialog bersama Deputi Sekretariat Presiden. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian masyarakat pers.
” ID card sudah dikembalikan langsung kepada jurnalis yang bersangkutan. Pihak Sekretariat Presiden juga menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali,” ujar Totok.
Totok menegaskan bahwa insiden ini menjadi pembelajaran bersama untuk saling menghormati antara insan pers dan lembaga negara. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme jurnalis dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta regulasi lainnya.
“Pers kita profesional. Dalam menjalankan tugas, jurnalis wajib memahami prosedur, hukum, dan tata aturan di tempat mereka bertugas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Valencia menyatakan kesiapannya untuk kembali menjalankan tugas peliputan di lingkungan Istana. Ia juga menegaskan bahwa kebebasan pers harus tetap dijaga.
Totok menambahkan Yang paling penting, siapapun harus menghormati kebebasan pers. Pers harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena itu adalah bagian dari amanat dan fungsi utama pers: sebagai penyampai informasi, sarana pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pemerintah di manapun membutuhkan kejujuran dan masukan kritis dari pers agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Ia menegaskan Dengan gaya kritisnya, pers bisa mendorong kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Ini merupakan simbiosis mutualisme antara pers dan pemerintah. Ketika pers mengawasi dengan objektif, maka pemerintah pun akan lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran negara.(rif)
