Psikolog Ungkap Dampak Psikologis Mengirim Anak Ke Barak Militer

KUBUS.ID – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membawa anak-anak dengan perilaku bermasalah di sekolah ke barak militer memicu perdebatan di tengah masyarakat. Tak sedikit yang mempertanyakan maksud dan tujuan dari program tersebut.

Program ini rencananya bakal dimulai secara bertahap dari daerah-daerah yang dianggap rawah, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Sekitar 30 hingga 40 barak militer disebut telah disiapkan untuk menampung para siswa yang terlibat dalam pergaulan bebas, kriminalitas, atau perilaku menyimpang lainnya.

Tapi, apakah ‘wajib militer’ untuk anak-anak yang dianggap bermasalah ini benar-benar bisa jadi solusi pembentukan karakter yang lebih baik?

Psikolog klinis dari Tabula, Arnold Lukito menilai wacana ini perlu ditinjau lebih dalam, terutama dari sisi psikologis anak. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua, terutama jika tidak diterapkan dengan pendekatan yang tepat. Potensi dampak psikologis negatif justru bisa mengintai.

Arnold memperingatkan bahwa sisi gelap dari pendekatan ini tidak bisa diabaikan. Jika tidak dibarengi dengan pendekatan psikologis yang benar, anak justru bisa mengalami trauma.

Menurutnya, pendekatan militeristik cenderung menuntut kedisiplinan tinggi dan bisa mengandung kekerasan verbal atau fisik yang berdampak negatif, terutama pada anak-anak dengan latar belakang keluarga yang tidak suportif. Faktanya, lanjut Arnold, perilaku bermasalah sering kali hanya salah satu gejala dari masalah yang lebih dalam dan mendasar.

Arnold juga menyoroti pemberian label ‘anak nakal’ dan pengiriman ke barak militer bisa memperburuk harga diri mereka.

Ada juga risiko pembentukan karakter yang keras dan defensif dari program tersebut. Alih-alih membentuk karakter positif, anak bisa jadi lebih memberontak atau justru belajar menjadi agresif sebagai respons terhadap lingkungan yang dianggap mengancam.

Butuh pendekatan holistik

Agar tidak menjadi bumerang, Arnold menekankan pentingnya merancang program militer ini dengan pendekatan yang holistik. Barak harus fokus pada pembinaan karakter, bukan sekadar hukuman.

Ia juga menyarankan agar program ini dikombinasikan dengan konseling, pelatihan emosi, serta dukungan psikososial lainnya. Kehadiran psikolog dan konselor di dalam kamp adalah syarat mutlak agar proses pembinaan tidak menjadi proses penghukuman.

Arnold juga mengingatkan, wacana ‘wajib militer’ bagi anak bermasalah tak sesederhana yang dipikirkan. Di satu sisi, program ini berpotensi membentuk kembali karakter anak yang berada di ambang kenakalan dan kriminalitas.

Tapi di sisi lain, program seperti ini juga membawa risiko psikologis yang serius jika tidak dibarengi dengan pendekatan yang tepat.

Sumber: cnnindonesia.com