JAKARTA, (KUBUS.ID) – Fenomena pengunduran diri perangkat desa mulai ramai terjadi di sejumlah daerah. Sejumlah aparatur desa memilih meninggalkan jabatannya dan beralih menjadi pekerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alasannya dinilai cukup sederhana namun krusial. Penghasilan sebagai pekerja MBG dianggap lebih jelas dan menjanjikan dibanding bertahan dengan status serta tunjangan perangkat desa yang kerap tidak pasti.
Fakta tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi keberlangsungan pemerintahan desa. Menurut Abdul Hadi, banyak perangkat desa—mulai dari kepala dusun hingga kepala urusan (kaur)—mengeluhkan ketidakjelasan status kepegawaian serta minimnya kepastian kesejahteraan.
Situasi tersebut mendorong mereka mencari alternatif pekerjaan yang dinilai lebih realistis secara ekonomi.
“Mereka menyampaikan kepada kami, status kami ini sebenarnya seperti apa? Sampai hari ini belum ada kepastian. Tunjangan juga belum jelas. Akhirnya ada yang memilih pindah menjadi pekerja MBG karena dianggap lebih berpenghasilan,” ujar Abdul Hadi, dikutip dari Antara News.
Ia menegaskan, perangkat desa sejatinya merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat paling bawah. Mereka berperan langsung dalam pelayanan masyarakat, pendataan, hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Namun ironisnya, kesejahteraan mereka justru kerap terabaikan. Abdul Hadi yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu menambahkan, peralihan profesi ini bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan bentuk keputusasaan akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Jika dihitung, pendapatan sebagai pekerja MBG dinilai lebih konkret dan rutin dibanding insentif desa yang sering terlambat atau bahkan tidak jelas nominalnya.
“Daripada mengurus dusun dengan penghasilan yang tidak pasti, mereka memilih pekerjaan yang jelas hitungannya setiap bulan. Ini fakta di lapangan,” katanya. (ANTARA/far)
