JAKARTA, (KUBUS.ID) – Program penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan ditolak oleh sejumlah sekolah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Penolakan tersebut disampaikan beberapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik mengungkapkan, laporan tersebut diterimanya dalam pertemuan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala satuan pelayanan, yayasan, mitra, koordinator wilayah, serta seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi yang digelar pada Sabtu.
“Beberapa Kepala SPPG melaporkan ada sekolah-sekolah tertentu, termasuk sekolah yang tergolong elit dengan jumlah siswa mencapai ribuan, menyatakan tidak bersedia menerima penyaluran MBG,” kata Nanik dalam keterangannya pada Minggu (25/1).
Menanggapi laporan tersebut, Nanik menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan kepada sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis. Ia secara tegas meminta seluruh Kepala SPPG dan jajarannya agar menghormati keputusan masing-masing sekolah.
“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena para siswanya berasal dari keluarga yang mampu, ya tidak apa-apa,” ujarnya.
Menurut Nanik, niat pemerintah melalui program MBG adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik. Namun demikian, penerimaan program tersebut bersifat sukarela.
Ia menekankan tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi intimidasi, baik dari SPPG maupun dari instansi mana pun, terhadap sekolah agar mau menerima program MBG.
Nanik juga mengingatkan agar tidak muncul anggapan bahwa sekolah yang menolak MBG dianggap tidak mendukung atau tidak menyukseskan program pemerintah.
“Kalau ada sekolah yang memutuskan untuk tidak menerima MBG, itu tidak menjadi masalah sama sekali,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan komitmen Badan Gizi Nasional bahwa pelaksanaan program MBG harus berjalan dengan prinsip sukarela dan tanpa tekanan.
“Pokoknya, Kepala SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” pungkas Nanik. (ANTARA/far)
