KUBUS.ID – Jelang 100 hari kerjanya bersama Gus Qowim, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan ATM Beras. Program tersebut hadir untuk pengurangan angka kemiskinan yang saat ini masih tercatat 6,51 persen.
ATM Beras yang diresmikan berada di depan Rumah Dinas Wali Kota Kediri, dan nantinya akan ada di setiap kantor kelurahan lainnya di Kota Kediri. Program ini selaras dengan visi dan misi Walikota Kediri khususnya misi pertama yaitu Kota Kediri Maju, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan.
Sebanyak 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah diberikan kartu ATM Beras Mapan. Setiap penerima akan mendapatkan beras sebanyak 5 liter. Cara menggunakan ATM Beras Mapan ini cukup mudah hanya dengan menempelkan kartu ATM ke mesin ATM, otomatis akan keluar berasnya.
Wali Kota menjelaskan, bahwa keberadaan ATM Beras Mapan akan sangat mendukung untuk mewujudkan layanan penyaluran bantuan sosial yang transparan, modern, tepat sasaran dan teratur. Pemerintah Kota Kediri optimis mampu menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem di Kota Kediri.
“Direncanakan program ATM Beras Mapan ini akan segera dilaksanakan, setelah seluruh mesin ATM Beras Mapan telah selesai diproduksi dan didistribusikan ke masing-masing kantor kelurahan di seluruh Kota Kediri,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu penerima ATM Beras Mapan Rini Sukowati mengaku senang bisa mendapat bantuan beras dari Walikota Vinanda dan Gus Qowim. Bantuan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
“Alhamdulillah, bantuan beras ini sangat membantu sekali untuk saya. Terima kasih Mbak Wali dan Gus Qowim,” terangnya.
Perlu diketahui, sasaran penerima beras ini adalah keluarga miskin ekstrem sejumlah 1211 KK berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kota Kediri. Pada awal, ATM beras diterimakan ke 80 KPM, sedangkan untuk 1.131 KPM yang belum mendapatkan, nantinya akan mendapatkan beras dalam bentuk kemasan dengan cara dikirimkan ke kantor kelurahan masing-masing. Data sasaran penerima manfaat nantinya juga akan berubah diganti berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional) yang akan diumumkan oleh pemerintah pusat. (atc/nhd)
