KUBUS.ID – Dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan seakan tidak ada habisnya. Meskipun berubah nama menjadi infaq, praktik tersebut justru bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan oleh sekolah maupun komite sekolah tidak boleh bersifat memaksa atau mewajibkan.
Kejadian ini pun diduga terjadi di lingkungan SMAN 2 Pare Kediri. Para wali murid atau orang tua siswa resah karena harus membayar iuran mengatasnamakan infaq dengan nominal Rp 1,5 juta.
Salah satu wali murid yang tak mau identitasnya disebutkan mengaku keberatan dengan adanya infaq tersebut. Dia menjelaskan informasi ini berawal ketika perkumpulan wali murid pada awal tahun ajaran baru 2023/2024 lalu. Dia diberitahu bahwa ada pembayaran infaq komite dengan nominal seikhlasnya. Namun ternyata wali murid diberi batasan dengan nominal minimal Rp 1,5 juta.
Tidak hanya itu, saat awal masuk setelah penerimaan peserta didik baru (PPDB), pihak sekolah juga meminta dan menagih infaq komite serta uang pembelian seragam dengan nominal yang dianggap memberatkan.
“Kemarin diumumkan soal pembayaran saat upacara. Saat itu anak saya dikasih rincian apa saja yang harus diselesaikan, namun kertas itu disuruh mengumpulkan kembali tidak boleh dibawa pulang,” katanya saat dikonfirmasi jurnalis Radio ANDIKA, Selasa (18/6/2024).
Dia menyebut jumlah Rp 1,5 juta dirasa sangat membebani ekonominya. Saat pembayaran pada semester lalu, dia menyebut pihak sekolah juga tidak mau untuk dimintai kwitansi berstempel maupun tanda tangan.
“Malahan saya dikasih selembar kertas tulisan tanpa stempel untuk bukti kwitansinya,” akunya.
Sebetulnya, infaq ini sempat tidak dilanjutkan dan tidak ditagih oleh pihak sekolah lantaran mencuatnya kasus dugaan jual beli seragam SMA pada pertengahan tahun 2023 lalu. Dia berharap agar infaq ini bisa ditiadakan karena sangat membebani.
“Sempat tidak ditagih pas isu Tulungagung mencuat, tapi sekarang ditagih lagi,” ujarnya.(sya/adr)
Dalam artikel disebutkan bahwa wali murid di SMAN 2 Pare Kediri diminta membayar infaq dengan nominal minimal Rp 1,5 juta. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut bagaimana nominal ini ditetapkan dan apakah ada sanksi bagi yang tidak mampu membayar? kunjungi Telkom University
Mohon maaf sebelumnya izin menanggapi, (disclaimer : saya alumni smada 2024 dan saya “bukan anak orang kaya” lolos masuk dismada tahun 2021 jalur prestasi)
Terkait hal diatas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
1. Saya sempat berdiskusi dengan orang tua saya, menurut kami hal tersebut sudah wajar disetiap sekolah, toh sudah terbukti kualitasnya smada pare sangat luar biasa dan fasilitasnyapun juga baik dan mencetak banyak prestasi. Dana itupun akan kembali lagi untuk keperluan peserta didik
2. Selama saya sekolah, setiap siswa/orang tua/walimurid yang merasa keberatan kan bisa mengajukan keringanan ke pihak sekolah ( toh ada smada aspirasi yang menjaring semua masukan warga smada) dan pihak sekolahpun pasti menyadari serta membantu mencarikan solusi jika memang benar” tidak mampu
3. Ciri-ciri berita yang baik itu jelas narasumbernya, jujur saya prihatin dengan berita” yang menggiring opini tidak baik dan belum benar adanya.
Jadi tolong jangan menggiring opini dan merusak nama dunia pendidikan, kalau mau pendidikan indonesia bisa maju bukan seperti itu caranya. Jangan hanya membuat berita untuk mencari sensasi publik. Sebelumnya mohon maaf sekali, tapi pesan saya untuk netizen juga lebih bijaksana lagi 🙏🏻 Terima kasih
SMADA PARE JAYA LUAR BIASA !