KEDIRI, KUBUS.ID — Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap ketahanan ekonomi nasional. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global, tetapi juga dipicu persoalan domestik yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya, Prof. Dr. Drs. E.C. Wibisono Hardjopranoto, M.S., menilai pelemahan rupiah merupakan sinyal bahwa Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi nasional, khususnya dalam aspek daya saing industri, stabilitas fiskal, dan kepercayaan investor.
Menurutnya, langkah pemerintah melalui kebijakan pembelian kembali surat berharga negara atau bond stabilization memang dapat membantu meredam gejolak pasar dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut belum cukup apabila tidak diiringi pembenahan sektor riil dan penguatan iklim investasi.
“Intervensi pasar seperti pembelian surat berharga negara hanya bersifat sementara untuk menjaga stabilitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu membangun kembali kepercayaan investor melalui kepastian kebijakan, efisiensi anggaran, dan peningkatan daya saing industri nasional,” ujar Prof. Wibisono.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini terjadi karena kombinasi antara faktor global dan domestik. Dari sisi global, suku bunga tinggi Amerika Serikat membuat investor lebih memilih menyimpan dana dalam aset berbasis dolar AS. Sementara dari dalam negeri, perlambatan konsumsi masyarakat dan melemahnya sektor industri turut memengaruhi persepsi pasar terhadap ekonomi Indonesia.
“Ketika daya beli masyarakat melemah dan banyak industri mulai mengurangi aktivitas bahkan hengkang dari Indonesia, maka pasar melihat adanya penurunan produktivitas ekonomi. Ini berdampak langsung terhadap kepercayaan investor dan akhirnya menekan nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Prof. Wibisono juga mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas anggaran negara. Menurutnya, program-program besar pemerintah tetap perlu dijalankan, namun harus mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap stabilitas ekonomi.
“Program sosial memang penting, tetapi pengelolaan fiskal harus tetap sehat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program memiliki dampak ekonomi yang jelas dan tidak membebani anggaran secara berlebihan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Ia menilai penguatan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan moneter maupun intervensi pasar semata. Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang melalui penguatan sektor produksi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap kelas menengah sebagai penggerak konsumsi domestik.
“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya ada pada konsumsi masyarakat dan produktivitas industri. Jika kelas menengah melemah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengalaman krisis moneter 1998 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Meski kondisi saat ini dinilai belum separah krisis 1998, pelemahan rupiah tetap harus diwaspadai agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.
“Kita tentu tidak ingin mengulang sejarah 1998. Karena itu pemerintah harus cepat membangun optimisme pasar, memperkuat sektor industri, dan menjaga stabilitas fiskal agar rupiah kembali memiliki fundamental yang kuat,” pungkasnya.
Dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, penguatan fundamental ekonomi nasional dinilai menjadi langkah utama agar rupiah tidak terus berada di bawah tekanan pasar internasional.(eko)
