KUBUS.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah ditanggapi, Dr. Deny Yudiantoro, Pengamat Ekonomi dari UIN Satu Tulungagung. Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi utang negara yang mencapai Rp. 306 triliun. Kebijakan ini diambil mengingat semakin besarnya tekanan fiskal baik dari utang luar negeri maupun dalam negeri.
Menurut Deny, kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positifnya, seperti anggaran pada program makan siang gratis. Diyakini dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah, serta mendukung sektor UMKM dan petani di daerah.
“Program ini akan mengurangi beban masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Dr. Deny.
Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi dampak negatif, terutama terkait dengan penurunan pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai atau penurunan layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah, lanjut Deny, sedang melakukan penghitungan secara mendalam untuk memastikan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat. Anggaran negara harus tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kebutuhan yang bersifat dasar dan mendesak. Deny juga mengimbau masyarakat untuk tidak merasa khawatir atau pesimis. Ia menyamakan kondisi ini dengan saat pandemi COVID-19, di mana kebijakan efisiensi juga diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Tujuan dari efisiensi anggaran ini adalah untuk memperbaiki fiskal negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.(slv)
