KEDIRI, (KUBUS.ID) – Awal periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana langsung dihadapkan pada realitas tak mudah. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat dana transfer ke daerah (TKD) terpangkas hingga ratusan miliar rupiah. Ruang fiskal menyempit. APBD harus disesuaikan.
Namun satu hal tak berubah, di Kabupaten Kediri pelayanan dasar tetap nomor satu. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan, pendidikan dan kesehatan tak boleh goyah meski badai efisiensi menerpa. Sepanjang 2025, dua sektor itu justru digenjot.
Pendidikan: Beasiswa Tetap Rp 30 Miliar
Bagi Mas Dhito, pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kediri. Karena itu, program strategis yang sudah dirintis pada periode pertama tak boleh berhenti.
Salah satunya keberlanjutan SMA Dharma Wanita Boarding School, sekolah berkonsep asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita Boarding School. Jadi Kabupaten Kediri bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, anggaran beasiswa pada 2025 justru naik menjadi Rp 30 miliar—bertambah Rp 4 miliar dibanding tahun sebelumnya. Dan untuk 2026? Tetap dipertahankan.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp 30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending,” ujarnya.
Di sektor tenaga pendidik, kabar baik juga datang. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer diangkat menjadi PPPK. Sementara 1.585 lainnya menjadi PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi yang belum terakomodasi—baik masuk Dapodik maupun non-database—Pemkab tetap memberi insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Perhatian juga diberikan kepada 9.500 guru madin yang menerima bisyaroh dan jaminan sosial pada 2025. Tahun 2026, jumlahnya ditarget naik menjadi 12.000 penerima.
Tak berhenti di SDM, infrastruktur sekolah pun dibenahi. Sepanjang 2025, sebanyak 104 SD dan SMP rampung direhabilitasi.
“Membangun sekolah tetap kita lakukan,” tandas Mas Dhito.
Kesehatan: UHC Tembus 98,72 Persen
Di sektor kesehatan, Mas Dhito memasang target tinggi: Universal Health Coverage (UHC) harus terus naik.
Kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial digencarkan untuk mereaktivasi segmen PBI-JK yang sempat dinonaktifkan besar-besaran pada Juni–Desember 2025.
Hasilnya, hingga akhir 2025 capaian UHC Kabupaten Kediri menyentuh 98,72 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen.
Anggaran pun tak main-main. Tahun 2025 dialokasikan Rp 143 miliar untuk UHC. Pada 2026, naik menjadi Rp 165,5 miliar demi menjaga capaian tersebut.
Peningkatan cakupan dibarengi peningkatan mutu layanan. Pembangunan gedung baru RSUD Kabupaten Kediri (RSKK), pelatihan tenaga medis dan paramedis, hingga penambahan Puskesmas rawat inap terus dilakukan.
Kini, total sudah 13 Puskesmas di Kabupaten Kediri yang melayani rawat inap.
Namun bagi Mas Dhito, angka bukan segalanya. Pelayanan ramah dan maksimal adalah harga mati.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tegasnya.
Di tengah tekanan efisiensi, Pemkab Kediri memilih tetap tancap gas pada layanan dasar. Bagi Mas Dhito, pendidikan dan kesehatan bukan pos yang bisa ditawar. Itu fondasi. Dan fondasi tak boleh retak.(atc/adr)
