Tulungagung, (KUBUS.ID) – Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung terpaksa menghitung ulang biaya operasional armada bus sekolah gratis akibat lonjakan harga BBM nonsubsidi. Pemerintah daerah kini menyiapkan tambahan anggaran hingga ratusan juta rupiah agar fasilitas pelayanan siswa tersebut tetap berjalan normal.
Kebijakan penyesuaian ini rencananya bakal diterapkan setelah pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun ini.
Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugrahajati, menjelaskan bahwa pasokan bahan bakar merupakan komponen vital yang tidak boleh terhenti demi menjamin antar-jemput pelajar di wilayahnya.
Meski demikian, pihaknya mulai melakukan pembatasan rute operasional untuk pos pengeluaran di luar agenda wajib sekolah.
“Kalau bahan bakar kan yang utama, ini kan bis sekolah. Jadi untuk bahan bakar ya wajib ada anggarannya,” kata Oki.
Oki membeberkan, kalkulasi awal kebutuhan solar untuk sembilan armada bus sekolah sebenarnya hanya dijatah sebesar 300 juta rupiah per tahun. Namun, melambungnya harga solar nonsubsidi menjadi sekitar Rp 23 ribu rupiah per liter memaksa Dishub mengajukan tambahan anggaran menjadi 400 juta rupiah per tahun.
Di sisi lain, Dishub Tulungagung juga tengah menggodok rencana penyesuaian insentif bagi armada Mobil Penumpang Umum (MPU) atau kol yang menjadi mitra pengangkut siswa. Selama ini, para sopir MPU hanya dibayar 150 ribu rupiah per hari untuk trayek pagi dan siang. Idealnya, nilai kontrak kerja tersebut sudah mencapai Rp250 ribu per hari akibat kenaikan harga suku cadang.
“Nanti kita berusaha untuk mengajukan dulu anggaran itu untuk kenaikan lah, kenaikan sedikit lah,” terangnya.
Pihaknya memprediksi nominal insentif harian untuk MPU akan dinaikkan sekitar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu, sehingga para sopir bisa mengantongi kisaran Rp180 ribu per hari. Alokasi ini sedang diperjuangkan agar bisa terealisasi sepenuhnya pada tahun anggaran mendatang.
“Ini semoga nanti 2027 terpenuhi,” sebutnya. (dit)
