KUBUS.ID – Menjelang penetapan bakal pasangan calon (bapaslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 22 September 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri meningkatkan pengawasan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, serta Kepala Desa dan perangkatnya. Langkah ini diambil untuk menghindari campur tangan dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya aktif mengimbau ASN dan perangkat desa agar tidak terlibat dalam kegiatan politik.
“Kami berharap ASN tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung Pilkada 2024, dan partai politik serta pendukungnya tidak melibatkan mereka yang dilarang,” tegas Yudi usai launching pengawasan Pilkada 2024 di Taman Tirtayasa Park Sabtu, (7/9/2024).
Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan netralitas, Bawaslu menerapkan beberapa bentuk pengawasan di tingkat desa. Termasuk sosialisasi mengenai etika politik untuk meningkatkan pemahaman para ASN tentang netralitas.
Selain itu, Bawaslu membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam. Tim pengawas juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk memantau dan menindak pelanggaran yang teridentifikasi.
“Hubungan antara masyarakat, calon, dan birokrasi sangat erat, dan kami menyadari potensi pelanggaran. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait pelanggaran, dan kami berkomitmen untuk menjaga Pilkada Kediri tetap tentram, damai, dan kondusif,” ungkap Yudi. (sya)
