JAKARTA, (KUBUS.ID) – Badan Gizi Nasional tengah mengkaji pengaturan ulang sasaran penerima makan bergizi gratis atau MBG yang rencananya disesuaikan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Salah satu opsi yang dikaji adalah menghentikan distribusi untuk siswa sekolah menengah atas, terutama bagi peserta didik yang berkecukupan.
“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anak itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari setelah rapat tertutup dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.
Menurut perhitungan Arumsari, pemangkasan target dari kalangan siswa SMA itu bisa mengurangi hingga 8 juta penerima. Hingga 10 Juni 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 43 juta murid telah menerima MBG. Jumlah itu diperkirakan setara dengan 80,7 persen dari total murid di Indonesia.
Arumsari menerangkan, keputusan untuk menata ulang sasaran penerima manfaat ini merupakan langkah BGN untuk memperbaiki tata kelola MBG hingga akhir 2026. Kendati begitu ia menegaskan bahwa langkah BGN tidak akan menghilangkan esensi dari tujuan MBG untuk mengintervensi gizi sasaran penerimanya.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin efisien,” kata dia.
Arumsari menyatakan saat ini BGN masih merumuskan pengaturan yang lebih detail bersama dengan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan. Sehingga dia pun belum menyampaikan berapa target penerima MBG setelah diatur ulang lantaran prosesnya masih berjalan.
Di bawah kepemimpinan baru, BGN menyatakan tidak lagi berfokus mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun ini, melainkan memprioritaskan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan lembaganya tidak akan lagi menjadikan pencapaian target 82 juta penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo itu. (TEMPO/ayu)
