TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Progres program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, pembangunan SR masih berada pada tahap perencanaan lahan. Karena itu, DPRD Jatim meminta Pemkab Tulungagung menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menjelaskan bahwa dalam alokasi anggaran pusat belum ada pos khusus untuk pengawasan melalui Dinas Sosial (Dinsos). Menyikapi hal tersebut, DPRD Jatim mengambil inisiatif dengan mengalokasikan dukungan anggaran untuk fungsi pengawasan.
“Kami berinisiatif memberikan alokasi anggaran kepada Dinsos untuk proses pengawasan,” ujarnya.
Terkait aspek teknis operasional, Jairi menilai layanan Bimbingan Konseling (BK) saja belum cukup untuk menangani kompleksitas persoalan siswa di Sekolah Rakyat. Dengan latar belakang peserta didik yang beragam dan kerap menghadapi persoalan sosial berat, keberadaan psikolog—baik klinis maupun remaja—dinilai mendesak.
“Tidak cukup BK, perlu konseling dari psikolog. Kami juga mendorong Sekolah Rakyat di tiap kabupaten bekerja sama dengan perguruan tinggi,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan kampus penting agar pemerintah daerah memiliki akses pada data dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani siswa SR.
Hal ini merujuk pada temuan di lapangan, di mana ada siswa yang masuk SR karena paksaan orang tua. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini berpotensi mengganggu proses belajar siswa lainnya.
Soal rasio tenaga ahli, Jairi menyebut idealnya satu tenaga menangani sepuluh siswa. “Kalau 100 siswa, setidaknya ada 10 tenaga. Itu pun kemungkinan masih kurang,” jelasnya.
Menanggapi kendala lahan di Tulungagung—yang direncanakan menggunakan rusunawa di Desa Ringinpitu—Jairi mengingatkan agar Pemkab tidak berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah dengan Pemprov Jawa Timur untuk mencari alternatif jika rencana saat ini menemui hambatan.
“Pemkab harus terus berkoordinasi dengan Pemprov. Apakah ada lahan kosong atau bangunan yang bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan mempercepat realisasi program bagi anak-anak marjinal. Koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala administratif maupun teknis di lapangan.
“Kalau komunikasinya baik dengan provinsi, pasti ada solusi,” pungkasnya.(dit/adr)
