SURABAYA, (KUBUS.ID) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga kawasan kepulauan guna memaksimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Emil usai menerima berbagai masukan dari para bupati dan wali kota dalam rapat koordinasi (rakor) MBG yang berlangsung di Surabaya.
Pada rakor tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Koordinator Pangan menyampaikan dua isu utama untuk Jawa Timur. Pertama, terdapat SPPG yang telah terdaftar namun belum beroperasi. Kedua, masih ada wilayah yang belum memiliki SPPG terdaftar, baik di kawasan aglomerasi maupun di daerah 3T.
“Kalau ada SPPG yang sudah terdaftar tetapi belum operasional, tentu kita harapkan ada langkah percepatan, termasuk kemungkinan substitusi pelaksana,” kata Emil dikutip dari ANTARANews pada Senin, (23/02/2026).
Untuk mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah 3T, Emil menyebut mekanisme pengusulan kini dipermudah. Koordinator wilayah (korwil) di masing-masing kabupaten dapat langsung berkoordinasi dengan BGN tanpa harus melalui birokrasi berlapis di tingkat provinsi.
“Kalau memang masuk kategori 3T, silakan korwil langsung mengusulkan. Prinsipnya kita mendukung percepatan,” ujarnya.
Emil menjelaskan, SPPG di wilayah 3T memiliki mekanisme berbeda dibanding kawasan aglomerasi. Jika di wilayah aglomerasi satu SPPG rata-rata melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, maka di daerah 3T tidak diberlakukan batasan minimal jumlah penerima.
Hal tersebut mempertimbangkan faktor jarak dan sebaran penduduk yang terpencar, terutama di wilayah kepulauan.
“Semua anak harus terjangkau. Tidak bisa dibatasi jumlah minimum, karena jarak tempuh bisa sampai 30 menit lebih dan tidak mencakup jika dipaksakan standar aglomerasi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pembangunan 31 SPPG di wilayah 3T. Hingga kini, sebanyak 12 unit telah selesai dibangun dan tersebar di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sumenep.
Khusus Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan luas, Emil menyebut terdapat 21 SPPG yang dibangun di sekitar 10 kecamatan.
“Dari 21 di Kepulauan Sumenep, hampir separuhnya sudah selesai dibangun dan sebagian sudah beroperasi. Ini memang proses bertahap, bukan karena kendala berarti,” katanya.
Ke depan, Emil menegaskan akan terus memantau progres pembangunan bersama Satgas dan korwil BGN di daerah guna memastikan target operasional dapat tercapai sesuai rencana. (far)
