TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Aliansi Mahasiswa Tulungagung kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung pada Kamis (23/4). Massa membentangkan spanduk dan bergantian menyampaikan orasi untuk mendesak para legislator memperketat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, menyusul mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan Bupati Gatut Sunu Wibowo.
Ketua PC PMII Tulungagung, M Ahsanur Rizkybmenegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan perkara hukum di wilayah tersebut. Selain itu, mahasiswa mulai mempertanyakan efektivitas fungsi anggaran dan pengawasan yang selama ini melekat pada anggota dewan.
“Satu, yang pasti kita mendukung penuh KPK untuk menuntaskan penyelidikan dan perluasan penyidikan di Kabupaten Tulungagung untuk memberantas korupsi,” ujar mahasiswa yang akrab disapa Ariz ini.
Tidak hanya soal penegakan hukum, mahasiswa juga menyoroti kinerja inspektorat dalam mengawal program pemerintah daerah. Mereka mendesak adanya audit ulang terhadap seluruh pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RAPBD, sehingga transparansi anggaran dapat diakses oleh masyarakat luas.
Ariz juga mengungkapkan hasil temuan mereka terkait standar kompetensi dalam pengangkatan pejabat di lingkungan BKPSDM Tulungagung. Menurutnya, perpindahan pejabat antar dinas yang tidak relevan dengan kompetensinya berpotensi memicu praktik jual beli jabatan.
“Jadi ini harus dievaluasi supaya ini tidak terjadi dinamika-dinamika perjualan jabatan yang ada di Tulungagung,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, Asrori, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan refleksi dari kondisi riil yang juga dirasakan di internal legislatif. Ia mengklaim pihak dewan sebenarnya telah berulang kali mengingatkan pihak eksekutif untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Berulang kali eksekutif termasuk bupatinya kan kita ingatkan untuk hati-hati dalam penggunaan anggaran dan terbuka. Semata-mata demi melindungi ini,” kata Asrori.
Terkait tindak lanjut aksi hari ini, Asrori memastikan bahwa seluruh poin tuntutan mahasiswa akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dikawal secara resmi. Pihaknya berharap koordinasi ini dapat mencegah terulangnya kejadian serupa yang merugikan daerah.
“Akan kita kawal itu tuntutannya teman-teman. Akan kita sampaikan kepada pimpinan dan mudah-mudahan bahwa setelah ini tidak ada, tidak terulang kejadian yang baru saja kita alami bersama-sama,” tandasnya. (dit)
