TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mulai memetakan langkah strategis guna menjaga stabilitas pemerintahan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski di tengah guncangan kasus hukum.
Baharudin menekankan bahwa transisi kepemimpinan ini akan tetap merujuk pada arahan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama terkait batasan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana tugas.
Menurutnya, ada batasan jelas yang mengatur posisi Plt agar tidak menyimpang dari rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Tentu bupati dengan plt bupati kewenangannya kan ndak sama. Itu tadi saya sampaikan plt itu tidak bisa merubah program-program strategis. Makanya kita jalan terus,” ujar Baharudin saat memberikan keterangan.
Kejadian hukum yang kembali menimpa pimpinan daerah di Tulungagung diakui membawa dampak psikologis yang cukup besar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Baharudin tak menampik adanya rasa terkejut di internal Pemkab, mengingat rentetan kasus serupa yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
“Saya sendiri juga kaget adanya OTT ini. Karena Tulungagung sudah berkali-kali ada OTT,” katanya.
Kondisi ini dikhawatirkan bakal memicu trauma kolektif di kalangan birokrasi, terutama bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan program-program pembangunan di lapangan. Trauma tersebut dinilai berisiko menghambat kreativitas dan keberanian ASN dalam menelurkan terobosan baru.
“Tentu ini nanti menjadikan trauma kepada para pelaksana program pembangunan. Kalau trauma otomatis kan sangat hati-hati inovasinya kurang,” bebernya.
Di sisi lain, Baharudin juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya tidak banyak dilibatkan dalam berbagai pembuatan kebijakan krusial, terutama yang berkaitan dengan urusan penganggaran daerah.
Hal tersebut membuatnya harus melakukan adaptasi cepat dan mempelajari kembali secara mendalam rincian program yang sedang direncanakan maupun yang tengah berjalan saat ini.
Selain pemulihan mental birokrasi, penataan struktur organisasi melalui pengisian jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong menjadi prioritas utama. Hal ini dipandang mendesak agar beban kerja pemerintah daerah dapat terdistribusi secara maksimal.
“Ya tetap menjadi prioritas. Karena itu membantu pekerjaan saya nanti,” tegasnya. (dit)
