TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mematangkan persiapan program pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan meluncur tahun depan. Langkah tersebut dilakukan dengan mempercepat pemenuhan beberapa persyaratan administratif sepanjang tahun ini. Kepastian proyek dari pemerintah pusat ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna membahas kelanjutan program tersebut. Pemkab kini fokus melengkapi berkas administrasi yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap agar pembangunan fisik dapat segera berjalan.
“Kemarin kita memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung. Dan kemarin ada kurang, sudah kita laksanakan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang tersebut,” kata Ahmad Baharudin.
Lebih lanjut, salah satu kendala administratif yang sedang diselesaikan berkaitan dengan perizinan lokasi di timur Rusunawa Desa Ringinpitu yang bersinggungan dengan aliran sungai. Rencana pembangunan jembatan penghubung serta pengurukan lahan mengharuskan Pemkab Tulungagung mengantongi rekomendasi resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Salah satunya mendapatkan izin, karena lokasinya ada sungai, kita membangun jembatan juga mendapatkan izin dari BBWS, kita kemarin diberikan rekom untuk ke BBWS agar supaya izin itu cepat keluar dan kita bisa membangun,” jelasnya.
Meskipun proses perizinan ke BBWS hingga saat ini dilaporkan masih berjalan, pemerintah daerah optimistis agenda ini bergulir sesuai jadwal. Renacananya, menteri terkait dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan lapangan pada pertengahan tahun ini.
“Terus insya Allah nanti Agustus disurvei sama Pak Menteri langsung ke sini,” ucap Baharudin.
Mengenai kebutuhan anggaran untuk pekerjaan pengurukan lahan dan pembangunan jembatan, seluruh pembiayaan akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Anggaran dari sana semua,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi menyatakan bahwa pihaknya belum bisa merinci total alokasi anggaran daerah yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat ini. Hal tersebut dikarenakan perhitungan biaya operasional dan teknis di lapangan yang dinilai masih dinamis.
“Belum tahu anggarannya. Karena masih fluktuatif,” terang Tri Hariadi. (dit)
