TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Meski saat ini terdapat lima kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memastikan proses pengisian jabatan definitif tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Ditemui di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, orang nomor satu di lingkup Pemkab Tulungagung tersebut menjelaskan bahwa ada regulasi serta mekanisme birokrasi yang harus dipatuhi sebelum melakukan perombakan atau pengisian jabatan. Hal ini berkaitan dengan rentang waktu minimal setelah dilakukannya mutasi sebelumnya yang terjadi di awal tahun ini.
“Kan kita baru mutasi, baru Januari kemarin. Mekanisme yang ada itu kan minimal enam bulan, kan makan masih lama,” ucapnya.
Gatut Sunu menambahkan, proses pemetaan terhadap figur-figur potensial sebenarnya merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh setiap kepala daerah.
Menurut dia, pencarian sosok yang tepat tidak hanya sekadar mengisi kekosongan, melainkan harus mempertimbangkan kapasitas, loyalitas, serta kemampuan manajerial yang mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah secara konkret.
“Jadi kita melihat siapa aja yang pas menempati jabatan di tempat yang itu yang punya mekanisme kerja yang bagus, loyal, lalu amanah, bisa melaksanakan nanti sebagai jabatan yang baru bisa, melaksanakan mengejawantahkan dari visi misi bupati dan wakil bupati,” terangnya.
Kekosongan kursi kepemimpinan ini juga menyentuh pos krusial, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.
Mengingat lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, banyak pihak mengkhawatirkan kinerja instansi tersebut akan melambat. Namun, Gatut menepis anggapan tersebut dan meyakini bahwa sistem kerja di internal Bapenda sudah berjalan secara mandiri dan profesional.
“Menurut kami tidak. Karena kita meskipun kosong ini kan staf-stafnya sekdinnya lalu kabidnya kerjanya kan udah profesional,” sebutnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pengawasan terhadap kinerja OPD yang lowong tetap dilakukan secara intensif. Koordinasi tetap berjalan guna memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga, terutama dalam menyongsong proyeksi peningkatan pendapatan di tahun-tahun mendatang.
“Kita juga sering mengingatkan, kita panggil untuk bisa mempertahankan agar PAD kita nanti 2027 bisa meningkat lagi,” jelasnya.
Disinggung mengenai target waktu paling lambat bagi para pejabat baru untuk duduk di kursi definitif, Gatut Sunu memberikan estimasi pada pertengahan semester kedua tahun ini. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan administratif yang mengharuskan jeda waktu pasca mutasi sebelumnya terpenuhi.
“Paling cepat Juli atau Agustus,” tandasnya.(dit/adr)
