KEDIRI, (KUBUS.ID) – Pemerintah Kota Kediri terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Rutin Pelaksanaan MBG yang digelar bersama lintas sektor, Senin (30/3), di Ruang Rapat Bappeda Kota Kediri.
Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk mengulas berbagai isu yang muncul di lapangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan.
Sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya pemenuhan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG, sinkronisasi data penerima manfaat MBG, penyeragaman jadwal distribusi di satuan pendidikan, hingga penguatan pengawasan kualitas pangan dan pengelolaan limbah. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat melalui platform LENTERA serta optimalisasi monitoring dan evaluasi (monev) juga menjadi perhatian utama.
Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Pemkot Kediri tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur pendukung program. Salah satunya melalui pembangunan SPPG baru di tiga lokasi strategis, yakni Kelurahan Lirboyo, Singonegaran, dan Tosaren.
“Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan Program MBG, sekaligus memastikan pelayanan gizi kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Ferry juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas program.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Kediri, Ian, menyampaikan bahwa pengawasan program kini diperketat dengan melibatkan Kejaksaan Agung. Langkah ini difokuskan pada pengamanan anggaran agar bebas dari penyimpangan, peningkatan kualitas layanan, serta memastikan program tepat sasaran. Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait besaran anggaran MBG.
“Biaya bahan baku per porsi ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa, bukan Rp15.000 seperti yang beredar,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Dinas Kesehatan melaporkan progres signifikan dalam pemenuhan standar kesehatan. Dari total 51 SPPG di Kota Kediri, sebanyak 44 telah mengantongi SLHS. Sementara itu, tujuh SPPG lainnya sedang dalam proses, baik melalui inspeksi kesehatan lingkungan yang telah maupun akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dukungan juga datang dari Dinas Koperasi dan UMTK yang telah menyiapkan program pelatihan penjamah makanan guna meningkatkan kualitas pengolahan pangan. Di sisi lain, Dinas Kominfo terus melakukan pembaruan data penerima manfaat berbasis nama dan alamat yang bersumber dari kader Tim Penggerak Keluarga (TPK) di tiap kelurahan, meski masih diperlukan sinkronisasi lanjutan bersama DP3AP2KB.
Pengawasan kualitas bahan pangan turut diperkuat oleh DKPP yang memastikan tidak adanya kandungan berbahaya pada bahan baku hasil pengujian pada Februari lalu. Sedangkan DLHKP aktif memantau pengelolaan limbah di setiap SPPG guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan, serta berencana menggelar sosialisasi lanjutan.
Rapat evaluasi ini melibatkan berbagai instansi strategis, mulai dari perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, hingga unsur TNI-Polri dan Badan Gizi Nasional. Keterlibatan luas ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan Program MBG berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tentu dengan pengawasan yang semakin terstruktur dan kolaborasi yang solid, Pemkot Kediri optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (atc)
