JAKARTA, (KUBUS) – Pemerintah mulai menyiapkan skema penghematan energi nasional yang menyasar berbagai sektor, termasuk pendidikan. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan pembelajaran jarak jauh (daring) mulai April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Pembelajaran daring kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi mengurangi mobilitas masyarakat. Pemerintah menilai, berkurangnya aktivitas perjalanan siswa dan tenaga pendidik dapat berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsi energi nasional.
Selain sektor pendidikan, skema kerja fleksibel seperti Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara juga turut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Pemerintah mengacu pada pengalaman selama pandemi COVID-19 sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas,” ujar Pratikno.
Meski demikian, pemerintah memastikan tidak seluruh kegiatan belajar akan dialihkan ke sistem daring. Mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap akan dilaksanakan secara tatap muka di sekolah guna menjaga kualitas pendidikan.
Pemerintah juga mengantisipasi berbagai kendala teknis, terutama terkait akses internet bagi siswa di berbagai daerah. Sejumlah opsi pembiayaan tengah dikaji untuk memastikan seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesenjangan pendidikan, khususnya di wilayah dengan infrastruktur terbatas.
Di tengah rencana perubahan pola belajar, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Namun, mekanisme distribusinya akan disesuaikan jika kehadiran siswa di sekolah mengalami perubahan.
Implementasi kebijakan ini melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Agama. Koordinasi lintas kementerian dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif,” kata Pratikno.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi kepada Presiden, yang mencakup analisis konsumsi energi di sektor pendidikan serta rekomendasi langkah konkret yang akan diterapkan. (ANTARA/far)
